Sidoarjo, Tagarjatim.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyalurkan beasiswa kepada sekitar 2.000 pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah di wilayah setempat.
Beasiswa diberikan kepada peserta didik mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus memberi kesempatan bagi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Menurutnya, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Pemerintah harus hadir. Jangan sampai anak-anak yatim ini putus sekolah karena tidak ada biaya. Kami ingin mengawal pendidikan mereka sampai selesai, minimal hingga SMA,” ujar Subandi, Kamis (9/7/2026).
Ia juga berharap bantuan tersebut dapat memotivasi para penerima untuk terus belajar hingga tamat. Dengan pendidikan yang lebih baik, mereka diharapkan memiliki peluang kerja yang lebih luas dan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
“Mudah-mudahan dengan bantuan kuliah ini anak-anak kita memiliki semangat menyelesaikan pendidikan, kemudian mendapatkan pekerjaan untuk membantu keluarganya,” tambahnya.
Subandi juga mengingatkan agar para penerima beasiswa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensi dan menjadi generasi yang berdaya saing.
“Harapan kami, anak-anak yang menerima beasiswa ini kelak menjadi orang sukses dan dapat menjadi kebanggaan orang tua,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Moch Dhamroni Chudlori, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo untuk memperkuat pendataan anak putus sekolah agar penanganan lebih tepat sasaran.
“Kita akan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo melakukan inventarisasi. Dari jumlah sebesar itu harus dipilah, putus sekolah di tingkat apa, dari SD ke SMP atau SMP ke SMA. Itu penting supaya penanganannya tepat,” ujarnya.
Menurut Dhamroni, penyelesaian masalah anak putus sekolah membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Selain pemerintah, peran orang tua dan lingkungan sekitar sangat penting untuk mendorong anak kembali ke bangku sekolah.
“Kadang kala kita sudah turun memfasilitasi untuk menyekolahkan, tetapi anak yang bersangkutan justru enggan bersekolah karena faktor lingkungan. Jadi tidak bisa hanya pemerintah saja, peran orang tua sangat sentral untuk memperhatikan pendidikan anaknya,” tegasnya.
Komisi D DPRD Sidoarjo juga mendorong pemerintah daerah untuk menambah jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di berbagai wilayah. Keberadaan PKBM dinilai penting guna memperluas akses pendidikan nonformal melalui program Kejar Paket bagi anak-anak yang sudah terlanjur putus sekolah.
“Kalau sekarang PKBM masih beberapa saja, harapan kita minimal di setiap eks-kawedanan berdiri PKBM sehingga dapat menampung anak-anak yang masih memiliki keinginan kuat untuk meneruskan sekolah,” tuturnya.
Ia menegaskan, faktor ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah daerah, keluarga, sekolah, dan masyarakat harus bersinergi agar angka putus sekolah terus menurun.
“Hanya karena faktor biaya, itu tidak boleh. Warga Sidoarjo tidak boleh kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena alasan ekonomi. Ini adalah tanggung jawab dan kewajiban pemerintah,” pungkasnya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 4.000 anak masih tercatat putus sekolah akibat berbagai faktor. Data ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memperkuat intervensi melalui pendataan yang lebih akurat, pemberian beasiswa, serta perluasan akses pendidikan formal dan nonformal.(*)
