Kabupaten Malang, Tagarjatim.id – Pemerintah Kabupaten Malang memanggil seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Malang, Jumat (27/2/2026) di Pendopo Kabupaten Malang. Pemanggilan ini menyusul ramainya keluhan wali murid terkait menu kering program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak memenuhi standar gizi.
Bupati Malang, HM Sanusi, mengatakan hasil rapat koordinasi mengungkap persoalan utama berasal dari tidak sinkronnya komunikasi antara SPPG dan mitra penyedia bahan baku.
“Bukan semata-mata karena SPPG tidak baik. Dari laporan yang kami terima, ada mitra yang memberikan bahan baku tidak sesuai standar,” ujar Sanusi.
Menurutnya, sejumlah pengelola SPPG tidak berani menolak bahan baku yang dinilai tidak sesuai karena tekanan dari pihak mitra. Untuk itu, Pemkab Malang berkomitmen memberikan pendampingan agar pengelola SPPG dapat menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara optimal.
“Nanti akan kami beri pendampingan supaya mereka berani menjalankan SOP dengan benar. Dengan pertemuan ini, kita bisa mencari solusi terbaik,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris I Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, membenarkan adanya persoalan pasokan bahan yang tidak sesuai standar dari mitra SPPG.
Menurut Mahila, sebagian besar Kepala SPPG merupakan lulusan baru dengan pengalaman terbatas sehingga kerap merasa tertekan dan enggan menolak bahan yang tidak sesuai.
“Kepala SPPG ini kebanyakan masih muda dan baru lulus, jadi pengalaman dan jam terbangnya masih kurang. Karena itu kita kumpulkan dan beri edukasi,” ujarnya.
Ia bahkan mengungkap adanya Kepala SPPG yang mengalami tekanan hingga berdampak pada kondisi fisik.
“Ada yang sampai turun berat badan hingga tujuh kilogram karena tekanan,” katanya.
Mahila menegaskan seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG wajib mematuhi SOP yang berlaku. Ia menjelaskan, dari total anggaran Rp15 ribu per porsi, sebesar Rp10 ribu dialokasikan untuk pembelian bahan pokok, sedangkan Rp5 ribu untuk biaya operasional.
Untuk memastikan kesesuaian harga bahan, pihaknya mengimbau pemantauan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui aplikasi Siskaperbapo milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
Keluhan Wali Murid
Sebelumnya, sejumlah wali murid di Kabupaten Malang mengeluhkan menu MBG selama Ramadan yang dinilai jauh dari standar gizi.
Ifa, wali murid di Kecamatan Kepanjen, menyebut anaknya menerima menu kering yang hanya terdiri dari satu butir telur, satu jeruk berkulit hijau, sepotong roti, dan tiga butir kurma.
“Menurut saya, menu ini belum mencerminkan konsep ‘bergizi’ sesuai prinsip MBG,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Nawang Sari, warga Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo. Ia mengaku anaknya yang bersekolah di SDN Kedungsalam V menerima menu berupa pisang mentah dan siomay bertekstur keras.
“Ini bergizinya di mana?” katanya.
Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi agar kualitas program benar-benar sesuai dengan tujuan awal, yakni meningkatkan pemenuhan gizi siswa. (*)
