Sidoarjo, tagarjatim.id – Sekitar seribu masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari petani, nelayan, relawan, supplier, pedagang pasar, orang tua penerima manfaat, hingga pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggelar aksi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Pendopo Kabupaten Sidoarjo.
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan dukungan kepada pemerintah agar program MBG tetap berjalan meski dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala. Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ubaidillah Nurdin, mengatakan evaluasi diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan program tanpa menghentikannya.
“Karena ada pihak-pihak yang ingin mengganggu MBG. Program ini harus dilanjutkan. Terkait beberapa kendala dalam pelayanan MBG, tentu akan diperbaiki. Kalau memang ada yang kurang, harus dilakukan perbaikan, bukan programnya yang ditutup,” ujar Ubaidillah, Senin (29/06/2026).
Menurut Ubaidillah, program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah merupakan program yang perlu didukung. Ia menyebut masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan terkait keberlanjutan program tersebut.
“Kita tidak tahu kenapa mereka melakukan itu. Kita ini sama-sama rakyat Indonesia. Mereka mengatasnamakan rakyat, kita juga rakyat. Kita berhak menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak yang mendukung daripada yang tidak mendukung program itu,” katanya.
Ubaidillah menyebut peserta aksi berasal dari berbagai unsur masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Mereka berharap pemerintah tetap mempertahankan program tersebut sembari memperbaiki berbagai kendala yang muncul di lapangan.
Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengatakan pelaksanaan MBG perlu melalui evaluasi secara berkelanjutan agar program tersebut dapat berjalan lebih baik. Menurut dia, evaluasi menjadi bagian dari proses perbaikan program.
“Dalam asesmen, program ini memang harus dievaluasi secara terus-menerus supaya ke depan menjadi lebih baik. Tidak ada korban atau kejadian seperti yang dikhawatirkan saat ini,” ujar Mimik.
Mimik juga menanggapi adanya poster atau aksi protes yang menyebut MBG libur serta informasi mengenai pihak yang belum menerima pembayaran. Ia mengatakan keputusan terkait hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Itu merupakan keputusan dari pusat. Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut,” katanya.
Mimik menyebut pelaksanaan program MBG di wilayah Sidoarjo mencakup 19 titik dari total 178 titik yang ada. Pemerintah daerah, kata dia, tetap mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.(*)
