Sidoarjo, tagarjatim.id – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menargetkan pemasangan 1.000 kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Jawa Timur hingga 2026. Saat ini, baru terpasang 216 kamera di wilayah tersebut.
Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suyonugroho menyebut, perluasan ETLE penting untuk mendorong penegakan hukum lalu lintas berbasis digital yang transparan dan akuntabel.
“Minimal 1.000 kamera pada 2026 agar sistem ini bisa dimaksimalkan,” ujar Agus saat meninjau pelaksanaan ETLE di Mapolresta Sidoarjo, Senin (20/10/2025).
Agus menuturkan, penindakan pelanggaran lalu lintas di Jatim melalui ETLE naik 307 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, pendekatan yang digunakan tetap edukatif dan humanis.
“Kami tidak mengutamakan tilang, tetapi ingin masyarakat patuh karena kesadaran sendiri,” ujarnya.
Saat ini, 95 persen pelanggaran ditindak melalui ETLE. Tilang manual hanya dilakukan dalam kondisi tertentu.
Jenis ETLE yang digunakan meliputi kamera statis di simpang jalan, ETLE mobile on board, hand-held, dan ground yang masih dikembangkan. Selain itu, Korlantas juga mengembangkan analisis kecelakaan digital serta memperluas layanan publik seperti Samsat Digital dan aplikasi SIGNAL.
Polri mencatat, sepanjang 2024 terjadi 150.000 kecelakaan lalu lintas dengan 36.000 korban jiwa. Jawa Timur sendiri termasuk tiga besar daerah dengan tingkat kecelakaan tertinggi.
“Jawa Timur masuk tiga besar wilayah dengan angka kecelakaan tertinggi. Karena itu, kami berharap revitalisasi ETLE bisa mendorong kedisiplinan masyarakat demi keselamatan bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh proses penegakan hukum melalui ETLE kini telah terintegrasi secara digital mulai dari rekap evidence, validasi, pengiriman notifikasi hingga pembayaran denda.
Notifikasi pelanggaran dikirim secara otomatis, baik melalui WhatsApp chatbot, dokumen digital, maupun surat manual, tergantung kondisi teknis di lapangan.
“Semuanya sudah digital. Kalau gambarnya belum jelas, akan divalidasi dan dievaluasi ulang. Kalau sudah valid, langsung terkirim ke pelanggar. Ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas sistem ETLE nasional,” tutupnya.(*)
