Gresik, Tagarjatim.id – Masih banyaknya masyarakat yang belum paham akan pola asuh anak saat masa tumbuh kembang, menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus stunting ( Gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang).
Stunting tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi. Pola asuh yang kurang tepat, rendahnya pemahaman mengenai mencukupi gizi anak, hingga kurangnya perhatian terhadap tumbuh kembang anak, juga dapat menjadi penyebab stunting.
Untuk mencegah terjadinya peningkatan kenaikan angka stunting di wilayahnya, salah satu desa yakni Desa Gempolkurung, di Kecamatan Menganti Gresik, mulai melakukan langkah antisipasi dengan menggelar penyuluhan penurunan stunting.
Langkah ini bukan tanpa alasan, mengingat banyaknya para pendatang dari luar daerah yang tinggal di Gempolkurung, yang mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik dan masih banyaknya warga yang kurang faham akan pola asuh anak yang benar.
Kepala Desa Gempolkurung, Nuriyadi mengatakan jika kegiatan penyuluhan penurunan stunting di wilayahnya akan terus diintensifkan untuk menekan terjadinya penambahan angka stunting baru.
“Pemdes Gempolkurung sih berharap, angka stunting di desa kami bisa terus menurun dari tahun ke tahun. Dan kedepannya semoga bisa terwujud zero stunting di Gempolkurung,” harapnya, Senin (13/7/2026).
Nuriyadi juga memastikan jika semua warga masyarakat yang ditinggal di lingkungan Desa Gempolkurung, baik warga asli maupun warga pendatang, akan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik- baiknya.
“Ini kabar gembira. Yang tinggal di Gempolkurung itu kan bukan hanya warga asli sini. Ada juga warga dari luar daerah. Seperti para pekerja pabrik. Jadi walaupun mereka bukan warga asli Gempolkurung, tapi tetap akan kami layani dengan sepenuh hati,” jelas Kades Nuriyadi.
Sementara itu, Sumini yang merupakan salah satu tenaga kesehatan yang bertugas sebagai Bidan di Puskesmas Kepatihan, dalam penyuluhannya menyampaikan akan pentingnya penanganan sejak dini akan pola tumbuh kembang anak khususnya anak balita, agar anak terhindar dari stunting.
Untuk diketahui, saat ini Pemkab Gresik terus memperkuat sinergi penurunan stunting, untuk mengejar target 14,2 persen. Langkah nyata Pemerintah Kabupaten Gresik ini dilakukan dengan memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting guna mencapai target prevalensi sebesar 14,2 persen pada tahun 2029.
Penguatan kolaborasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Sinkronisasi Program dan Pendampingan Web Pelaporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Web Bangda) Kabupaten Gresik Tahun 2026.
Komitmen tersebut diungkapkan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka kegiatan yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, pada Rabu (17/6) lalu. Menurutnya, percepatan penurunan stunting merupakan agenda prioritas nasional yang melibatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Ini bukan pekerjaan satu OPD, bukan pekerjaan sektor kesehatan saja. Penurunan stunting adalah kerja bersama yang membutuhkan komitmen seluruh pihak,” ujar Alif
Alif menjelaskan bahwa berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting nasional masih berada pada angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 14,2 persen pada tahun 2029 dan mencapai 5 persen pada tahun 2045 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Prevalensi stunting di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 tercatat sebesar 15,2 persen. Angka tersebut menjadi perhatian bersama sekaligus pijakan dalam memperkuat berbagai program percepatan penurunan stunting di daerah.
Menurutnya, arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 menempatkan pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari transformasi sosial. Intervensi prioritas yang dilakukan meliputi penanggulangan kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, suplementasi gizi mikro, pemberian ASI eksklusif, serta pendampingan kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat ditentukan oleh aksi konvergensi yang terkoordinasi, terpadu, dan dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak ke satu arah dan menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Alif menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong transformasi aksi konvergensi stunting dari pendekatan yang berfokus pada proses administrasi menjadi pendekatan yang fokus pada hasil. Melalui integrasi data, pemanfaatan SIPD, dan sistem pelaporan berbasis Web Bangda, intervensi yang dilakukan diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu menghasilkan dampak nyata terhadap penurunan prevalensi stunting.
Lebih lanjut, Alif mengingatkan bahwa kewajiban percepatan penurunan stunting tidak hanya berkaitan dengan pendanaan. Masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, seperti pemahaman terhadap esensi aksi konvergensi yang belum merata, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, layanan intervensi yang belum sepenuhnya fokus pada sasaran prioritas, serta perlunya penguatan peran kecamatan sebagai simpul strategi koordinasi.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada output kegiatan. Yang paling penting adalah dampaknya. Apakah angka stunting benar-benar turun, apakah anak-anak yang menjadi sasaran mengalami perbaikan status gizi. Kalau tidak ada dampaknya, maka program harus dievaluasi,” tutupnya.(*)
