Kota Batu – Kepolisian Resort Batu menegaskan netralitas saat menangani kasus pelanggaran Pilkada 2024. Netralitas aparat dalam penindakan pelanggaran Pilkada tersebut untuk menanggulangi potensi konflik dan ketegangan di masyarakat.
Kapolres Batu, AKBP Andi Yudha Pranata mengatakan dalam menghadapi Pilkada, perlu ada kesamaan persepsi dan pemahaman mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat menjelang hari pemungutan suara. Oleh sebab itu,untuk menciptakan Pilkada yang lancar, aman, dan kondusif
dibutuhkan koordinasi dan sinergi, serta keselarasan antar penyelenggara Pemilu dengan aparat kepolisian.
“Polres Batu telah maksimal dalam persiapan pengamanan Pilkada 2024, meskipun menghadapi kemungkinan situasi yang sulit. Dalam sejarah wilayah hukum Polres Batu, tidak pernah terjadi Pilkada yang tidak kondusif,” kata Kapolres,di sela rakor Pilkada di Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Kamis (29/8/2024).
AKBP Andi menjelaskan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, ia menegaskan aparat TNI/Polri dan ASN, menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung.”Kami berharap kepada seluruh aparat keamanan dan ASN untuk menjaga netralitasnya dari semua pihak yang terlibat dalam Pilkada, Hal ini merupakan upaya untuk memastikan proses Pilkada berjalan adil dan transparan,” harap AKBP Andi.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang, Abdul Alam Amrullah, menambahkan untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku, maka yang harus dihindari dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yakni menghindari adanya penindakan pidana.
“Untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku, maka yang harus dihindari adanya pelanggaran dan ketidaksepakatan dalam menentukan tindakan pidana,” kata Amrulah.
Sementara Ari Kuswandi, mewakili Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menambahkan kerawanan yang harus disoroti saat Pilkada berlangsung yakni kasus money politic dan perusakan alat peraga kampanye. Dengan kasus tersebut, maka dibutuhkan kehati-hatian dalam penanganan kasus-kasus semacam itu.
“Ini untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses Pilkada,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen semua pihak untuk menjalankan Pilkada 2024 secara demokratis, jujur, adil, aman, dan lancar, sesuai arahan Presiden RI untuk menghindari polarisasi sosial dan politik identitas.
