Sidoarjo, tagarjatim.id – Polemik anggaran penanganan lumpur Sidoarjo kembali mengemuka. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan pemangkasan dana yang dinilai dapat melemahkan upaya pengendalian semburan lumpur di kawasan Porong.
Dalam kunjungannya ke titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Bambang menyoroti potongan pagu anggaran dari Rp227 miliar menjadi hanya Rp169 miliar. Menurutnya, pengurangan ini bukan sekadar angka, melainkan berimplikasi langsung terhadap kinerja operasional Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) di lapangan.
Salah satu dampak nyata yang mulai terasa adalah berkurangnya kapasitas pembuangan lumpur ke Sungai Porong. Akibatnya, volume lumpur di kolam penampungan meningkat dan memperbesar tekanan terhadap tanggul, terutama di titik-titik rawan seperti kawasan Siring yang beberapa waktu lalu sempat menunjukkan tanda-tanda rembesan.
“Pengurangan anggaran dari Rp227 miliar ke Rp169 miliar membuat aktivitas pembuangan lumpur ke Sungai Porong juga turut berkurang. Ini tidak bisa dibiarkan karena berpengaruh pada stabilitas tanggul,” tegas Bambang, Senin (13/07/2026).
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa persoalan lumpur Sidoarjo tidak bisa ditangani secara parsial. Mengingat kawasan tersebut menyimpan infrastruktur vital seperti jalur rel kereta api dan Jalan Raya Porong, maka keselamatan publik harus menjadi prioritas utama.
Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret, yakni memperkuat konstruksi tanggul dan mengoptimalkan kembali aliran pembuangan lumpur guna menekan volume yang terus menggenang di penampungan.
“Perkuatan tanggul tidak bisa ditunda. Di sisi lain, pembuangan lumpur ke Sungai Porong perlu digenjot agar tekanan pada tanggul tidak semakin tinggi,” ujarnya.
Berdasarkan catatan PPLS, hingga saat ini debit semburan lumpur masih berada dalam kisaran 27.000 hingga 32.000 meter kubik per hari. Arus lumpur juga terus bergerak ke arah barat dan utara, mendekati jalur transportasi utama yang menghubungkan berbagai kota di Jawa Timur.
Jika mitigasi tidak segera diperkuat, Bambang memperingatkan potensi ancaman terhadap infrastruktur semakin besar. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh sistem pengamanan berfungsi maksimal sebelum risiko benar-benar meluas.
Tak hanya soal anggaran dan fisik tanggul, Bambang juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pemasangan sistem peringatan dini, penyusunan prosedur evakuasi, penentuan titik kumpul yang aman, serta penguatan pengawasan harian di kawasan terdampak.
“Early warning system harus dipasang hari ini juga. Rencana evakuasi dan titik kumpul yang aman bagi warga juga harus segera ditetapkan. Ini darurat,” desaknya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak menyasar sektor-sektor yang menyangkut langsung dengan perlindungan jiwa manusia. Menurutnya, dalam penyusunan anggaran negara, keselamatan publik harus ditempatkan sebagai pertimbangan tertinggi.
Sebelumnya, PPLS menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi memaksa mereka melakukan penyesuaian pada sejumlah kegiatan, termasuk pengurangan intensitas pembuangan lumpur ke Sungai Porong. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang turut memicu kerentanan di beberapa titik tanggul belakangan ini.(*)
