Kabupaten Malang, tagarjatim.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang terus mematangkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam. Guna mengantisipasi dampak erupsi Gunung Kelud, BPBD menggelar simulasi Gladi Posko untuk menyusun dan menguji Rencana Kontinjensi (Renkon) di wilayah Kabupaten Malang, pada Kamis (2/7/2026).
Bupati Malang HM Sanusi dalam sambutannya memberikan arahan, meskipun pada dasarnya semua semua pihak tidak berharap tidak terjadi bencan namun,kesiapsiagaan perlu disimulasikan. Sanusi menjelaskan bahwa tahapan penting untuk memastikan kesiapan di lapangan.
Beberapa tahapan tersebut diantaranya:
1. ​Table Top Exercise (TTX): Tahap awal yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menyusun draf dan rencana proposal di atas meja.
2. ​Gladi Posko: Mengaplikasikan rencana tersebut ke dalam simulasi taktis untuk menguji dan mengecek garis komando serta koordinasi.
3. ​Gladi Lapang: Kegiatan ini melibatkan pergerakan (move) riil di lapangan, termasuk simulasi evakuasi masyarakat pengungsi, ibu hamil, hingga kelompok difabel, jelas Sanusi.
​Sementara itu Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan kewajiban pemerintah yang tidak bisa dilakukan sendirian. Oleh sebab itu, seluruh elemen mulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jajaran samping, hingga masyarakat dilibatkan secara aktif.
“Intinya, melalui simulasi ini kita merencanakan agar jika sewaktu-waktu terjadi erupsi Gunung Kelud, masing-masing orang, jajaran, dan pihak tahu mereka siapa dan harus berbuat apa. Semuanya harus terkoordinasikan secara detail di bawah komando operasi,” ujar Purwoto.
​Meski saat ini status Gunung Kelud terpantau aman dan landai, Purwoto mengingatkan pentingnya menjaga kewaspadaan. Secara historis, erupsi Gunung Kelud biasanya hanya berdampak pada wilayah Blitar dan Kediri. Namun, sejarah berubah pada tahun 2014 saat wilayah Kabupaten Malang seperti Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasembon ikut terdampak parah.
​”Kita kelabakan waktu itu. Berangkat dari pengalaman tersebut, masyarakat sendiri yang meminta agar dilakukan pelatihan-pelatihan seperti ini. Kita tidak boleh memprediksi bencana, tapi seluruh komponen masyarakat harus selalu ready. Lebih baik kita berjibaku dalam latihan daripada tidak siap saat bencana datang,” tegasnya.
Menyoal kesiapan sarana dan prasarana, Purwoto menjamin bahwa seluruh peralatan dan logistik dalam kondisi siap siaga. Sesuai dengan Undang-Undang Kebencanaan, dalam kondisi tanggap darurat, BPBD selaku komandan posko memiliki akses penuh dan kemudahan birokrasi untuk menggerakkan seluruh potensi wilayah.
“Pergerakannya tidak rumit, lewat HP pun koordinasi bisa jalan. Kita bisa langsung instruksikan bantuan dari TNI-Polri, Kostrad, hingga Zipur. Jika skalanya meluas ke tingkat nasional, kita tinggal akses bantuan ke BNPB pusat,” jelas Purwoto.
​Ia menambahkan bahwa tantangan utama dalam penanggulangan bencana bukanlah ketersediaan alat, melainkan manajemen kecepatan dan ketepatan tindakan di lapangan.
“Logistik sebesar apa pun di Kabupaten Malang saya yakin tidak ada kendala. Yang jadi fokus kita sekarang adalah bagaimana proses eksekusinya bisa cepat dan tepat di saat darurat,” pungkasnya.(*)
