Kota Batu, Tagarjatim.id – Program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mulai direalisasikan di Kota Batu. Sebanyak 200 unit rumah memperoleh alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit penerima.
Salah satu penerima bantuan adalah Suharminingsih, warga Jalan Dewi Sartika, RT 003 RW 009, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu. Rumahnya menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Rabu (1/7/2026).
Program BSPS di Kota Batu tersebar di tiga kecamatan. Seluruh calon penerima sebelumnya telah melalui tahapan verifikasi administrasi dan survei lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah terus mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, peningkatan jumlah penerima BSPS tahun ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.
“Kenaikannya luar biasa. Tahun lalu di Jawa Timur hanya 4.165 unit, tahun ini menjadi 33 ribu unit. Naik 692 persen,” ujar Maruarar.
Selain memperbaiki kondisi fisik rumah, pemerintah juga menyiapkan berbagai program pendukung untuk memperkuat kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat. Salah satunya melalui program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memperoleh layanan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Ini program yang sangat pro-rakyat. Bukan hanya rumah yang dibedah, tetapi juga ada sertifikasi tanah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Maruarar menilai keberhasilan program BSPS tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan rumah, melainkan juga dari meningkatnya kesejahteraan keluarga penerima bantuan. Karena itu, pemerintah turut membuka akses pembiayaan usaha melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Menurutnya, pembiayaan melalui PNM kini memiliki bunga yang lebih rendah, sedangkan KUR Perumahan menyediakan pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa agunan dengan bunga sekitar 6 persen per tahun.
“Ada dua solusi, bisa memakai PNM atau KUR Perumahan. Jadi jangan hanya membangun rumahnya, tetapi juga membangun ekonominya,” tegasnya.
Ia mencontohkan rumah milik Suharminingsih yang dinilai membutuhkan perbaikan segera. Namun, tanpa peningkatan kondisi ekonomi keluarga, rumah yang telah direnovasi berpotensi kembali tidak terawat.
“Kalau rumahnya diperbaiki tetapi ekonominya tidak diperkuat, dikhawatirkan akan kumuh lagi. Indikator keberhasilan program ini adalah rumah yang semula tidak layak huni menjadi layak huni, dan penghuninya juga lebih sejahtera,” ujarnya.
Maruarar juga optimistis pelaksanaan BSPS tahun ini berjalan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 program baru dimulai sekitar September, tahun ini pelaksanaan sudah dimulai sejak Mei.
“Artinya ada percepatan. Program ini harus terus kita perjuangkan agar berjalan sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program bedah rumah akan diintegrasikan dengan sertifikasi tanah gratis sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas aset masyarakat kecil.
Menurutnya, pemerintah menargetkan sekitar dua juta kepala keluarga setiap tahun dapat menerima sertifikat tanah gratis, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agraria, sudah mulai memberikan sertifikat gratis. Harapannya masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati,” ujar Hashim.(*)
