Trenggalek, Tagarjatim.id – Lebih dari 3.000 warga yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Trenggalek menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Trenggalek, Senin (22/6/2026).
Mereka menyuarakan dukungan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Massa yang hadir tidak hanya berasal dari unsur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, hingga para pekerja yang terlibat dalam rantai pelaksanaan program MBG.
Ketua Paguyuban Mitra MBG Kabupaten Trenggalek Imam Waldi mengatakan, aksi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi agar pemerintah tetap melanjutkan program MBG sembari melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
“Aksi yang kami lakukan ini dalam rangka mendukung program strategis Pak Prabowo. Karena program ini baik dan bermanfaat bagi banyak lapisan masyarakat,” terang Imam Waldi di lokasi aksi damai, Senin (22/6/2026).
Menurut dia, program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan lansia sebagai penerima manfaat, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga pelaku usaha lokal yang menjadi pemasok kebutuhan dapur MBG.
Selain itu, keberadaan SPPG dinilai mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Karena itu, paguyuban menyampaikan tiga tuntutan utama dalam aksi damai tersebut.
Pertama, meminta pemerintah melanjutkan program MBG dengan tetap melakukan evaluasi menyeluruh demi perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
Kedua, mendorong pemerintah membersihkan program MBG dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta menegakkan hukum secara transparan dan adil terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ketiga, meminta keterlibatan lebih besar UMKM lokal dalam pelaksanaan program guna meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Trenggalek.
Imam menyebut ribuan peserta aksi yang hadir merupakan representasi dari berbagai pihak yang selama ini merasakan dampak ekonomi dari keberadaan program MBG.
“Selain SPPG, ada petani, nelayan, peternak dan berbagai pihak lain yang perekonomiannya ikut bergerak karena adanya program ini,” ujar Imam.
Salah seorang relawan SPPG Kecamatan Panggul Rohdatin berharap, program MBG tidak dihentikan karena berpotensi menimbulkan pengangguran, terutama di wilayah pedesaan.
“Saya berharap MBG berjalan terus. Kalau program ini ditutup, akan menimbulkan banyak pengangguran di wilayah kami. Banyak warga, terutama yang usianya sudah tidak muda lagi, mendapatkan pekerjaan dari program ini,” terang Rohdatin.
Rohdatin mengatakan sekitar 250 orang dari empat dapur MBG di Kecamatan Panggul turut hadir dalam aksi damai tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program.
Senada dengan itu, relawan dapur MBG bagian produksi Rino Bagus Wiranata menilai, program tersebut telah membantu masyarakat yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan.
“Yang belum punya pekerjaan akhirnya mendapat pekerjaan. Selain itu, hasil pertanian, peternakan, dan perikanan masyarakat juga terserap untuk kebutuhan dapur MBG,” ujar Rino.
Menurut Rino, dukungan terhadap program MBG juga datang dari para penerima manfaat karena dinilai membantu pemenuhan gizi anak sekolah maupun masyarakat yang terlayani melalui posyandu.
Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.
“Harapannya MBG terus berjalan karena program ini sangat baik untuk keberlangsungan masyarakat kecil, mulai dari desa hingga kota,” terang Rino.
Sementara itu, aspirasi yang disampaikan para peserta aksi mendapat respons dari DPRD Trenggalek. Ketua DPRD Trenggalek menyatakan pihaknya sepakat untuk meneruskan aspirasi masyarakat terkait keberlanjutan program MBG kepada pemerintah pusat.
Menurut DPRD, aspirasi yang disampaikan para mitra MBG dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah melalui pelaksanaan program nasional tersebut. (*)
