Sidoarjo, Tagarjatim.id – Puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo. Mereka membawa enam tuntutan, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga jaminan perlindungan buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Koordinator aksi, Bagus Arif Rizki Refandi menyatakan, pergerakan ini menjadi langkah nyata mahasiswa dalam mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berdampak langsung pada masyarakat. Massa juga membentangkan berbagai spanduk protes di depan pintu masuk gedung dewan untuk menarik perhatian para wakil rakyat.
“Kami mengawal tegas bukan hanya sekadar aksi hari ini, tapi kami mengawal agar suara kami sampai ke pusat. Kami akan menagih janji itu minggu depan,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Bagus menambahkan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini sangat mengancam industri manufaktur lokal di Sidoarjo sehingga pemerintah daerah wajib memberikan kepastian perlindungan bagi para buruh.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah melakukan operasi pasar secara berkala untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta menghentikan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) karena membebani anggaran desa.
“Kalau tidak ada tindak lanjut, kami akan melakukan aksi besar-besaran yang melibatkan aliansi BEM dan teman-teman Cipayung,” ucap Bagus.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasih bersama empat anggota dewan lainnya langsung menemui massa di lapangan. Mereka kemudian memilih duduk bersama para mahasiswa di lantai depan pintu masuk kantor untuk mendengarkan langsung seluruh poin aspirasi secara terbuka.
“Alhamdulillah kita akan memberikan kesempatan, kita akan mengundang untuk mendiskusikan sama-sama terkait dengan tujuan itu di minggu depan,” katanya.
Abdilah memastikan, DPRD Sidoarjo mengapresiasi langkah mahasiswa dan berkomitmen menyalurkan setiap aspirasi, baik yang menyangkut persoalan daerah maupun kebijakan pusat. Pihaknya akan membahas enam tuntutan tersebut termasuk masalah transparansi kelembagaan dengan Polresta Sidoarjo serta dukungan pengesahan UU Perampasan Aset dalam forum diskusi resmi pekan depan.
Mahasiswa menegaskan tetap mengawal komitmen tersebut dan memberi tenggat waktu hingga minggu depan. Mereka memastikan akan kembali mendatangi gedung DPRD Sidoarjo dengan jumlah massa yang lebih besar apabila pihak dewan tidak menindaklanjuti tuntutan tersebut. (*)
