Sidoarjo, Tagarjatim.id – Bupati Sidoarjo Subandi menemui puluhan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut, Subandi memaparkan empat rencana induk (masterplan) pembangunan tahun 2026 sebagai jawaban atas delapan tuntutan yang diajukan massa aksi.
Aksi yang diinisiasi oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sidoarjo ini bertajuk “Marhaban Ya Melawan”. Massa mulai memadati area depan kantor kabupaten dengan membawa spanduk tuntutan terkait isu pendidikan, infrastruktur, hingga ketenagakerjaan.
Ketua PC PMII Sidoarjo, Muhammad Alfien Ananta, menyatakan bahwa gerakan ini merupakan fungsi kontrol sosial untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan publik.
“Ini bukan sekadar aksi turun ke jalan, tetapi komitmen moral mahasiswa untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat,” ujar Alfien di sela-sela orasi, Kamis (26/02/2026).
Menanggapi hal tersebut, Bupati Subandi menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan empat sektor prioritas untuk tahun anggaran mendatang. Sektor-sektor tersebut meliputi bidang pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan ruang terbuka hijau, serta normalisasi sistem irigasi.
Menurut Subandi, perencanaan ini tidak disusun secara sepihak, melainkan melibatkan akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada tahun 2025 untuk melakukan pemetaan kebutuhan hingga tingkat kecamatan.
“Terkait masterplan pendidikan, semuanya sudah terdata. Kecamatan mana saja yang masih tertinggal, insyaallah tahun 2026 akan kita bangun sesuai perencanaan bersama ITS. Saya minta ini dikawal,” kata Subandi di hadapan massa.
Selain pendidikan, sorotan mahasiswa tertuju pada kualitas infrastruktur jalan yang dinilai cepat rusak. Saat ini, Pemkab Sidoarjo mengeklaim tengah melakukan perbaikan di 26 titik yang tersebar di berbagai kecamatan dengan pengawasan yang lebih ketat.
Subandi mengungkapkan, evaluasi serius telah dilakukan terhadap jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), termasuk melakukan rotasi pejabat akibat temuan proyek yang tidak tahan lama.
“Perbaikan kini dilakukan di 26 titik di sejumlah kecamatan, dengan pengawasan ketat terhadap kualitas pekerjaan,” tuturnya.
Mengenai tuntutan fasilitas olahraga, Pemkab Sidoarjo menyatakan telah menyiapkan desain teknis pembangunan sirkuit balap resmi. Proyek ini diproyeksikan mulai berjalan pada 2027 dengan skema penyelesaian bertahap selama lima tahun guna memfasilitasi minat pemuda sekaligus menekan aksi balap liar.
Di sisi lain, Subandi mengakui adanya tantangan berat pada sisi fiskal daerah. Pada tahun 2026, terjadi pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat sebesar kurang lebih Rp 450 miliar yang memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian skala prioritas.
Meskipun aksi berlangsung hingga malam hari, situasi tetap kondusif. Mahasiswa menegaskan akan terus memantau realisasi janji dan program yang telah disampaikan oleh bupati dalam dialog tersebut. (*)
