Kabupaten Malang, Tagarjatim.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya perhatian publik tertuju pada pelantikan Ahmad Dzulfikar Nurahman sebagai Kepala DLH, kini perhatian mengarah pada besarnya nilai anggaran penyedia yang dikelola dinas tersebut pada 2026.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per 15 Juli 2026, total anggaran penyedia DLH Kabupaten Malang mencapai sekitar Rp11,957 miliar. Nilai tersebut menempatkan anggaran penyedia DLH masuk di angka 11 besar tertinggi dari total 144 satuan kerja atau penyedia anggaran (PA) di Kabupaten Malang.
Besaran anggaran tersebut masih berpotensi bertambah mengingat rencana umum pengadaan tahun 2026 belum seluruhnya dipublikasikan.
Data SiRUP juga menunjukkan nilai anggaran penyedia DLH lebih tinggi dibandingkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang tercatat sekitar Rp9,756 miliar. Sementara itu, anggaran penyedia Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berada di kisaran Rp5,976 miliar, yang mencakup 68 item paket .
Secara keseluruhan, anggaran penyedia DLH senilai Rp11,957 miliar tersebut terbagi dalam 220 paket pekerjaan. Sejumlah proyek dengan nilai terbesar di antaranya adalah pengadaan instalasi pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) yang dianggarkan dalam dua tahap, yakni Rp1,545 miliar untuk tahap pertama dan Rp615 juta untuk tahap kedua. Dengan demikian, total anggaran proyek RDF mencapai sekitar Rp2,16 miliar.
Selain itu, terdapat pembangunan hanggar pemilahan di TPST Ngabab, Kecamatan Pujon, dengan nilai Rp900 juta serta belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp1,4 miliar.
Menanggapi tingginya anggaran tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Tantri Bararoh, mengatakan pihaknya akan melakukan penelaahan lebih lanjut melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Kami akan mengecek ulang terlebih dahulu. Setelah itu baru akan menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan melakukan pemanggilan,” kata Tantri, Rabu (15/7/2026).
Menurut dia, proses pengecekan juga akan mencakup proyek pengadaan instalasi pengolahan sampah yang menyerap anggaran cukup besar.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, menjelaskan besarnya alokasi anggaran tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap Program Bersih Indonesia serta pengembangan sistem pengelolaan sampah regional.
Ia mengatakan salah satu proyek utama adalah pembangunan instalasi pengolahan sampah yang disiapkan sebagai bagian dari sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program pengolahan sampah menjadi energi listrik.
“Instalasi pengolahan sampah tersebut merupakan bagian dari sinergi untuk mendukung rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik. Keberadaannya juga ditujukan untuk mendukung kebutuhan pengelolaan sampah di wilayah Malang Raya, termasuk Kota Malang dan Kota Batu,” ujar Tomie.
Besarnya anggaran penyedia DLH Kabupaten Malang diperkirakan masih akan menjadi perhatian DPRD seiring rencana evaluasi terhadap sejumlah paket yang tercantum dalam dokumen SiRUP Tahun Anggaran 2026. (*)
