Kota Malang, Tagarjatim.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah (AMARAH) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gawat Darurat di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah pusat, mulai dari transparansi pengelolaan anggaran negara hingga evaluasi sejumlah program nasional.
Massa aksi memulai kegiatan dengan melakukan long march dari kawasan Jalan Basuki Rahmat menuju Gedung DPRD Kota Malang di Jalan Tugu. Sepanjang perjalanan, para mahasiswa membawa spanduk dan poster bertuliskan “Indonesia Gawat Darurat” sebagai bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Presiden BEM Universitas Brawijaya, Muhammad Azhar Zidan, mengatakan kondisi ekonomi masyarakat saat ini menjadi salah satu alasan utama mahasiswa turun ke jalan. Menurutnya, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola anggaran negara agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Satu grand issue yakni Indonesia Gawat Darurat. Negara sudah masuk masa krisis. Kami menuntut peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan APBN karena masyarakat merasakan dampak kenaikan harga bahan pokok dan BBM,” ujar Zidan saat menyampaikan aspirasi.
Selain menyoroti pengelolaan APBN, mahasiswa juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut mereka, kedua program tersebut perlu ditinjau kembali dari aspek efektivitas pelaksanaan maupun tata kelola anggarannya.
Mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap wacana kembalinya dwifungsi TNI dan Polri serta mendesak pemerintah lebih terbuka terhadap kritik publik. Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Aksi sempat berlangsung dinamis ketika massa menunggu kehadiran pimpinan DPRD Kota Malang untuk menerima aspirasi mereka. Namun situasi tetap terkendali hingga akhirnya Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, bersama sejumlah anggota dewan menemui para demonstran dan melakukan dialog terbuka.
Dalam kesempatan tersebut, Amithya menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi mahasiswa yang dinilai aktif mengawal jalannya pemerintahan dan menyuarakan kepentingan masyarakat.
“Kami berterima kasih karena mahasiswa terus mengingatkan kami sebagai bagian dari pemerintahan. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami teruskan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Amithya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila terdapat kebijakan yang dianggap belum memenuhi harapan publik. Ia menegaskan bahwa DPRD Kota Malang akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal serta meneruskan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa melalui mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah, memastikan pihaknya menerima berkas tuntutan mahasiswa dan berkomitmen menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Ia juga berjanji akan memberikan perkembangan terkait tindak lanjut aspirasi tersebut melalui kanal resmi DPRD maupun partai politik yang menaunginya.
“Tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan kami teruskan ke tingkat pusat. Kami juga akan memberikan informasi perkembangan tindak lanjutnya agar proses penyampaian aspirasi ini dapat dipantau bersama,” katanya.
Setelah dialog dan penyerahan dokumen tuntutan selesai dilakukan, massa aksi membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Mahasiswa berharap aspirasi yang mereka sampaikan tidak berhenti pada tingkat daerah, melainkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.(*)
