Kota Malang, tagarjatim.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti mengajak Perguruan Tinggi Muhammadiyah mengawal pembangunan pendidikan nasional. Abdul Mu’ti juga berharap Muhammadiyah mengawal sejumlah program prioritas yang saat ini dijalankan Kemendikdasmen.
Abdul Mu’ti mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi yakni untuk mengawal reformasi pendidikan nasional. Dia ingin pendidikan ke depan lahir dari kajian akademik yang kuat.
“Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa. Karena itu, penelitian dan masukan dari kampus-kampus Muhammadiyah-Aisyiyah akan sangat berarti,” ujarnya, saat menghadiri Rakernas Forum Rektor Muhammadiyah -Aisiyah di Kampus UMM, Jumat (17/10/2025) malam.
Menurut Abdul Mu’ti bahwa saat ini Kemendikdasmen memiliki lima hingga enam program prioritas besar yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama perguruan tinggi. Dia menyebut program pertama ialah revitalisasi satuan pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan sarana prasarana sekolah, tetapi juga mencakup pembenahan sistem manajemen, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.
“Program ini diarahkan agar sekolah-sekolah di berbagai daerah mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan efisien dengan dukungan konsultan serta fasilitator profesional,” ujarnya.
Sedangkan untuk revitalisasi, kata Abdul Mu’ti meliputi penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, penguatan karakter siswa, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan agar selaras dengan standar nasional dan internasional.
“Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang ikut direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang,” jelasnya.
Program kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas guru melalui berbagai skema pelatihan dan pendidikan profesi. Pemerintah, katanya, telah menyiapkan 808 ribu kuota PPG (Pendidikan Profesi Guru) serta memperluas program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjananya. “Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti kariernya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL,” ujarnya.
Selain itu, Kemendikdasmen juga mendorong program pembelajaran mendalam (deep learning) untuk memperkuat kapasitas pedagogik dan karakter siswa. Program ini, menurut Abdul Mu’ti, dapat melibatkan PTMA sebagai penyelenggara pelatihan guru dan pengembang modul. Ia mengatakan bahwa mulai tahun 2027, Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD. Karena itu, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi fokus utama.
Namun pihaknya menginginkan istilah pelatihan diganti menjadi pendidikan, agar dapat disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung pelatihan coding dan kecerdasan buatan (AI) yang saat ini masih bersifat pilihan namun akan diarahkan menjadi mata pelajaran wajib. Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan. Ia juga membuka peluang bagi PTMA untuk berpartisipasi dalam penelitian kebijakan (policy research) terkait berbagai program pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan karakter dan kebiasaan belajar siswa.
Adapun Rakernas Forum Rektor PTMA 2025 yang berlangsung di UMM ini menjadi wadah refleksi dan konsolidasi kebijakan pendidikan nasional. Sekaligus forum sinergi antara pemerintah dan jaringan kampus Muhammadiyah-Aisyiyah untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdampak bagi bangsa.(*)
