Kabupaten Trenggalek, Tagarjatim.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fraksi PDI Perjuangan Novita Hardini, menyatakan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa yang belakangan turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan nasional, Rabu (17/6/2026).
Novita menjelaskan, suara mahasiswa merupakan bagian dari aspirasi rakyat yang harus didengar dan dilindungi oleh seluruh elemen bangsa. Karena itu, ia menilai aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang.
“Saya sangat mendukung gerakan-gerakan dari mahasiswa. Harusnya semua lapisan masyarakat mendukung dan melindungi suara-suara yang dilontarkan mahasiswa,” terang Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan Novita Hardini dalam kegiatan di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, Rabu (17/6/2026).
Ia menegaskan, mahasiswa merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat terhadap berbagai persoalan yang dinilai berdampak pada masyarakat luas.
Sebagai anggota DPR RI, Novita mengaku mendorong generasi muda untuk tetap kritis dan berani menyuarakan pendapatnya. Namun, ia berharap penyampaian aspirasi dilakukan secara baik dan tertib sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Maka saya sebagai anggota DPR RI mendorong anak-anak muda untuk tetap bersuara dengan cara yang baik dan tetap melakukan aksi demonstrasi dengan cara yang baik, karena mereka dilindungi undang-undang,” terang Novita.
Novita menilai, setiap aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat lahir dari kepedulian terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat atau berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial.
“Dari semua aktivitas demo yang dilakukan masyarakat, saya rasa mereka berhak untuk bersuara ketika melihat beberapa kebijakan dinilai tidak masuk akal atau dinilai membuka ruang-ruang ketimpangan sosial lainnya,” kata Novita.
Lebih lanjut, Novita menyebut gelombang kritik yang disuarakan mahasiswa seharusnya menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Menurut dia, setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak jangka panjang yang akan dirasakan masyarakat.
“Saya melihat memang sudah seharusnya mahasiswa menyuarakan pendapatnya dan ini menjadi alarm kepada seluruh pemangku kebijakan untuk menimbang banyak sektor, banyak sisi dalam pengambilan keputusan sebelum mengambil kebijakan-kebijakan tertentu,” ujar Novita..
Ia mengingatkan, bahwa tanggung jawab seorang pemangku kebijakan tidak hanya untuk satu atau dua tahun ke depan, melainkan dapat berdampak hingga lima sampai sepuluh tahun mendatang.
“Karena tanggung jawab kita sebagai pemangku kebijakan tidak hanya satu atau dua tahun, tapi lima tahun sampai sepuluh tahun ke depan, dan tanggung jawabnya begitu besar,” tutur Novita.
Novita meminta, pemerintah di semua tingkatan mulai dari pusat hingga daerah, menjadikan kritik dan aspirasi masyarakat sebagai pengingat untuk mengedepankan nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan.
“Saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah, menjadikan ini sebagai alarm bangunnya kemanusiaan kita sebagai manusia. Jangan melihat kita sebagai pejabat, tetapi nilai kemanusiaan harus selalu hadir di awal dalam setiap pengambilan keputusan,” terang Novita. (*)
