Malang, Tagarjatim.id – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mendorong mahasiswanya untuk mempertajam nalar kritis guna membentuk aspirasi yang konstruktif dan berdampak bagi perkembangan bangsa di masa mendatang.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Malang, Triyo Supriyatno, mengatakan bahwa kemampuan berpikir kritis akan membuat setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa menjadi lebih terarah.
Hal itu disampaikan Triyo Supriyanto seusai kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Nalar Mahasiswa Kritis, Aksi Strategis: Dari Malang untuk Indonesia” di Aula Rumah Singgah Lantai 4 Kampus 2 UIN Maulana Malik Ibrahim, Rabu (6/5/2026).
”Mahasiswa itu kan agen perubahan, pelaksanaan aksinya harus menggunakan nalar kritis. Dengan begitu mereka mampu membangun Indonesia,” ungkap Triyo.
Menurut dia, nalar kritis akan membantu mahasiswa memahami perkembangan suatu isu secara komprehensif sehingga tidak mudah terpengaruh hoaks maupun provokasi.
Selain itu, Triyo juga mengingatkan mahasiswa untuk tetap mengedepankan nilai sopan santun dalam menyampaikan aspirasi.
”Diharapkan setiap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa kami menjadi sebuah aksi strategis,” tegasnya.
Ia menambahkan, jajaran rektorat dan dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terus mengarahkan mahasiswa agar membangun jejaring dengan berbagai pihak. Langkah ini dinilai penting untuk membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa terlibat langsung dalam agenda pembangunan nasional.
Sementara itu, Peneliti Intelligence and National Security Studies, Yusup Rahman Hakim, mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto tidak menutup ruang bagi aspirasi masyarakat.
”Pada dasarnya pemerintah sangat terbuka sekali,” kata Yusup.
Yusup menjelaskan, pemerintah justru terus berupaya menyediakan ruang dialog dengan kelompok kritis sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas nasional.
Menurut dia, keterbukaan partisipasi publik juga menjadi langkah untuk menangkal munculnya narasi destruktif yang berpotensi mengganggu keamanan negara.
”Seperti diinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) serta hoaks yang ditanggulangi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Kalau Kemenko Politik dan Keamanan kolaborasi dengan stakeholder, organisasi non pemerintah, dan masyarakat di akar rumput,” pungkas Yusup. (*)
