Sidoarjo, tagarjatim.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memantau langsung rantai distribusi pangan guna menekan angka inflasi nasional yang saat ini mencapai 2,42 persen. Langkah tersebut bertujuan memastikan ketersediaan stok di pasar tetap terjaga di tengah kondisi produksi pangan yang dilaporkan stabil.
Instruksi ini disampaikan Bima usai meresmikan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem pangan nasional serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Bima menegaskan bahwa kepala daerah memegang peranan krusial dalam mengawasi pergerakan harga dan pasokan di wilayah masing-masing.
“Saya minta kepala daerah untuk mengawal terus, memastikan pangan terkendali, inflasi terkendali. Kepala daerah ini harus turun, memantau produksi, memantau distribusi, mengecek harga,” ujar Bima Arya, Rabu (13/05/2026).
Kemendagri menyoroti pentingnya keaktifan pejabat daerah dalam merespons dinamika harga pasar. Pemantauan rutin secara langsung di lapangan akan menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan intervensi yang tepat sasaran.
“Kepala daerah jangan malas, turun ke lapangan terus. Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya, mana yang harus didorong, mana yang harus dikawal,” tuturnya.
Terkait kenaikan harga beras yang masih terjadi di sejumlah wilayah, Kemendagri mencatat bahwa produksi padi di Jawa Timur sebenarnya berada dalam kondisi sangat baik. Peningkatan ini dipengaruhi oleh ketersediaan alat mesin pertanian (alsintan) dan kelancaran distribusi pupuk bagi para petani.
“Naik ini produksinya, tadi katanya gudangnya enggak pernah sepenuh ini. Jadi ini karena alsintannya, karena pupuknya jauh lebih terjangkau sekarang. Artinya ini indikator keberhasilan dari program swasembada pangan,” jelas Bima.
Meskipun produksi melimpah, fluktuasi harga di tangan masyarakat masih menjadi tantangan akibat kendala pada jalur distribusi. Bima meminta pemerintah daerah segera mengidentifikasi hambatan teknis yang memicu ketimpangan harga antara produsen dan konsumen.
“Mari kita telusuri faktor-faktornya apa, karena mungkin ada di distribusinya. Kepala daerah itu harus cek di lapangan masing-masing, stoknya seperti apa. Karena kalau dari produksinya kan tadi aman, berlimpah berasnya,” tambah Bima.
Sebagai upaya jangka panjang, Kementerian Dalam Negeri menitikberatkan pengendalian inflasi pada tiga pilar utama. Fokus pemerintah meliputi penguatan produksi di hulu, jaminan kelancaran distribusi, serta intervensi pasar secara berkala.
“Strateginya untuk pengendalian inflasi ya lebih kepada tiga. Satu produksi, kedua distribusi, dan ketiga memantau harga melalui intervensi di lapangan,” pungkas Bima.(*)
