Kota Kediri, Tagarjatim.id – Disparitas pendidikan di Kota Kediri masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Perbedaan kualitas antara sekolah negeri dan swasta, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia (SDM), dinilai masih cukup mencolok.
Sorotan itu disampaikan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Kediri, Munjidul Ibad, dalam forum diskusi bertema Good Education Governance (GEG) & Gerakan Mahasiswa: Strategi Kolektif Mengatasi Disparitas Akses dan Infrastruktur Pendidikan.
Aktivis yang akrab disapa Bung Ibad itu menilai lembaga pendidikan swasta dengan basis yayasan lemah cenderung tertinggal. Persoalan utama terletak pada keterbatasan fasilitas serta kualitas tenaga pendidik yang belum merata.
“Dari sisi SDM, guru-gurunya kadang belum memenuhi standar, bahkan ada yang belum tersertifikasi,” ujarnya, dalam rilis yang diterima, Minggu (3/5/2026).
Meski demikian, Bung Ibad mengakui capaian pendidikan Kota Kediri masih tergolong kompetitif di tingkat Jawa Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Kediri konsisten berada di peringkat lima hingga sepuluh besar, bersaing dengan kota besar seperti Surabaya dan Malang.
“Kita tahu pendidikan kita masih mengalami ketimpangan. Ini yang harus ditekan secara bertahap,” tegasnya.
Ia juga mendorong generasi muda untuk meneladani etos kerja dan kedisiplinan pendidikan negara maju seperti Tiongkok. Menurutnya, kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dan karakter masyarakat, sehingga perlu pembenahan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kediri, Chanifan Ibadi F.H., menyoroti rencana penghapusan sejumlah program studi (prodi) pendidikan yang dianggap tidak relevan. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan upaya pemenuhan hak pendidikan.
“Negara wajib menghadirkan fasilitas pendidikan. Baik legislatif maupun eksekutif di daerah harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Chanifan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif untuk memastikan akses pendidikan yang merata. Ia juga mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang menunjukkan angka putus sekolah masih cukup tinggi, mulai dari jenjang SD hingga SMA.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kebijakan yang lebih inklusif agar tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan.
“Kita sedang bersiap menyambut program Sekolah Rakyat. Tapi jika prodi pendidikan justru dihapus, dari mana kita mendapatkan SDM yang berkualitas?” imbuhnya.
Dalam momentum Dies Natalis Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Kediri, Chanifan juga mendorong kader HMI—terutama dari jurusan kependidikan—untuk terus menjaga tradisi intelektual dan kemerdekaan berpikir, sekaligus memperluas akses pendidikan hingga perguruan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. (*)
