Kabupaten Malang, Tagarjatim.id – Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Malang menegaskan tidak akan mentolerir praktik monopoli dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Malang, Budiar Anwar, mengatakan aturan dari Badan Gizi Nasional (BGN) membatasi jumlah dapur yang dapat dikelola oleh satu yayasan.
Menurutnya, ketentuan tersebut tertuang dalam petunjuk teknis (juknis) pemilihan mitra tahun 2025.
“Juknis dari BGN tahun 2025, khususnya juknis pemilihan mitra, satu yayasan diperbolehkan mengelola maksimal 10 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam satu provinsi yang sama,” kata Budiar saat ditemui di Pendopo Kabupaten Malang, Senin (16/3/2026).
Daftar Isi
Dugaan monopoli pengelolaan SPPG
Pernyataan tersebut muncul di tengah isu dugaan monopoli pengelolaan SPPG di wilayah Malang. Isu tersebut mencuat setelah organisasi kepemudaan Front Pemuda Akhlak menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta.
Dalam aksinya, organisasi tersebut menuding seorang pengusaha berinisial MS mengendalikan hingga 100 SPPG melalui sejumlah yayasan yang disebut sebagai praktik “ternak yayasan” dalam program MBG.
Pihak MS bantah tudingan
Menanggapi tudingan tersebut, sekretaris MS, Fitria, menyatakan bahwa pengusaha tersebut hanya memiliki dua yayasan yang terlibat dalam pengelolaan SPPG.
Menurutnya, dari dua yayasan tersebut jumlah dapur yang dikelola tidak lebih dari 20 unit, dan tidak semuanya dimiliki langsung oleh MS.
“Tidak semua dapurnya murni milik Pak MS. Ada yang dibangun sendiri, ada yang hanya dikelola manajemennya saja, dan ada juga yang mulai dari operasionalnya dibantu oleh Pak MS,” ujar Fitria.
Ia menjelaskan, beberapa dapur berada di wilayah Malang Raya, di antaranya satu dapur di Kota Batu, tiga di Kota Malang, dan sisanya berada di Kabupaten Malang.
Selain itu, ia menegaskan sebagian dapur yang disebut berada di bawah kendali MS sebenarnya merupakan milik rekanan pengusaha lain yang hanya dibantu dalam pengelolaan manajemennya.
“Ada rekanan yang menjual properti atau asetnya untuk membangun dapur MBG. Pak MS membantu di sisi manajemen,” katanya.
SPPG disebut sudah beroperasi
Fitria juga menyampaikan bahwa seluruh SPPG yang berada di bawah dua yayasan tersebut saat ini telah beroperasi. Ia mengakui terdapat sejumlah keluhan terkait menu makanan di beberapa dapur, termasuk insiden yang sempat ramai diperbincangkan di wilayah Sawojajar, Kota Malang.
“Komplain pasti ada, seperti dapur-dapur lain juga. Ada yang menilai menu kurang ini atau kurang itu,” ujarnya.
Terkait kejadian tersebut, pihaknya mengaku telah memenuhi panggilan dari kepolisian untuk memberikan klarifikasi.
“Kami sudah datang ketika dipanggil kepolisian dan menjelaskan bahwa kami tidak sepenuhnya lalai dalam kejadian tersebut,” kata Fitria. (*)
