Kabupaten Malang, tagarjatim.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, menyesalkan tidak ada Program Pokok Pikiran Masyarakat (Pokir) pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengakibatkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan.
Hal tersbut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, saat dikonfirmasi pada, Senin (6/10/2025) hilangnya beberapa kegiatan di sejumlah OPD juga disesalkan oleh anggota DPRD Kabupaten Malang.
“Seharusnya kegiatan itu tidak bisa hilang dengan alasan apapun, karena itu adalah salah satu kunci usulan kerja OPD,” terang Darmadi.
Darmadi juga mengungkapkan, kunci usulan program kerja OPD itu ada tiga sumber, dari Pokir, Teknokrat dan hasil Musrenbang. Setiap OPD dalam menyusun program kerja selama setahun, berasal dari tiga hal tersebut. Kemudian diajukan untuk mendapatkan anggaran, yang dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kegiatan usulan Pokir bisa dihilangkan jika ada usulan sama dari hasil Musrenbang, maka yang dipakai adalah salah satu. Juga bisa dihilangkan jika memang pada OPD tersebut, tidak ada kegiatan yang berasal dari Pokir.
“Semisal usulan kegiatan pengadaan angkutan Roda tiga, tapi di dinas peternakan tidak ada itu bisa dihilangkan,” kata, Darmadi.
Darmadi menambahkan kegiatan itu sudah dicantumkan, oleh dinas maka harus dijalankan. Tidak ada alasan apapun untuk tidak menjalankan program kegiatan tersebut, apalagi alasan yang dipakai tidak ada anggaran untuk kegiatan. Program yang sudah tercantum pada OPD manapun, itu sudah dianggaran saat penentuan yang dilakukan Banggar dan TAPD.
Namun kenyataan itu bisa terjadi, bahkan tidak ada hanya pada satu OPD tapi ada beberapa dinas lainnya yang melakukan hal yang sama. Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar dan penyesalan yang dialami oleh anggota DPRD.
Karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat, usulan itu berdasarkan hasil pertemuan para anggota DPRD dengan masyarakat saat lakukan reses. Sebagai wakil masyarakat menjaring aapirasi masyarakat, itu sangat penting dengan melalui reses. Sehingga bisa tahu secara langsung, apa yang terjadi di tengah masyarakat dan apa yang dimaui oleh mereka terhadap pemerintah daerah itu.
Dengan tidak bisa terlaksananya program kegiatan yang berasal dari Pokir DPRD, Khawatir masyarakat tidak lagi mempercayai pemerintah daerah, karena apa yang dimaui diusulkan lewat wakilnya saja tidak bisa dilaksanakan.
“Secepatnya akan kami lakukan klarifikasi dengan dinas, atas apa yang menjadi keluhan teman teman anggota DPRD,” pungkas Darmadi.(*)
