Kota Kediri, Tagarjatim.id – Pemanfaatan layanan keuangan digital di tengah masyarakat terus meningkat. Namun di balik kemudahan tersebut, risiko seperti pinjaman ilegal, judi online, hingga penipuan investasi juga menjadi perhatian serius.
Hal itu menjadi sorotan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri Tahun 2026 yang digelar di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Kamis (7/5/2026).
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan, penguatan literasi keuangan harus berjalan beriringan dengan perluasan akses layanan keuangan digital.
“Peran TPAKD hari ini semakin strategis. Kita tidak hanya bicara tentang membuka akses, tetapi memastikan bahwa akses tersebut benar-benar dipahami, dimanfaatkan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Mbak Wali, berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, tingkat literasi keuangan nasional masih berada di angka 66,46 persen. Angka itu masih lebih rendah dibanding tingkat inklusi keuangan yang sudah mencapai 80,51 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan tanpa memahami manfaat maupun risiko di dalamnya.
“Artinya, banyak masyarakat yang sudah menggunakan layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami manfaat dan risikonya. Inilah yang kemudian membuka celah terjadinya pinjaman ilegal, judi online, hingga penipuan investasi,” jelasnya.
Ia menilai penguatan edukasi keuangan kini menjadi kebutuhan penting, terutama bagi pelaku UMKM, pekerja sektor informal, perempuan, hingga kalangan muda.
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya memiliki rekening atau akses pembiayaan, tetapi juga harus mampu memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan produktif.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari risiko pinjaman ilegal, judi online, dan penipuan investasi,” paparnya.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Kediri juga menekankan pentingnya penguatan transaksi digital, pembiayaan UMKM berbunga rendah, hingga edukasi pengelolaan keuangan sejak usia sekolah melalui program satu rekening satu pelajar.
Selain itu, program literasi keuangan diharapkan lebih mudah dipahami masyarakat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
“Kita pastikan program kita berbasis data dan tepat sasaran serta bisa dievaluasi secara berkala. Ada pengukuran dampak yang jelas, sehingga kita bisa terus melakukan perbaikan. Saya mengajak Bapak Ibu seluruh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Kediri, mari kita berkomitmen dan bersinergi dalam melaksanakan program kerja TPAKD Tahun 2026 sesuai timeline dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Kota Kediri Ismirani Saputri menyebut sejumlah program TPAKD tahun 2025 telah berjalan, mulai dari pembiayaan KuMapan, satu rekening satu pelajar, hingga pengembangan galeri investasi dan literasi keuangan bagi pelaku usaha.
“Seperti apa yang disampaikan Mbak Wali tadi kita harus bersinergi. Untuk keberhasilan program-program ini mari kita berkolaborasi mewujudkannya,” ungkapnya. (*)
