Kabupaten Malang, Tagarjatim.id — Isu dugaan menu kurang layak dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. DPRD meminta publik tidak menggeneralisasi temuan di lapangan tanpa melihat data secara menyeluruh.
Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Partai Gerindra, Zia’ul Haq, menegaskan bahwa pelaksanaan program SPPG selama ini telah melalui mekanisme pengawasan serta standar yang jelas, baik dari sisi kualitas bahan pangan maupun proses distribusi.
“Kalau ada satu dua temuan di lapangan, itu harus dilihat secara proporsional. Jangan kemudian digeneralisasi seolah-olah seluruh SPPG menyajikan makanan yang tidak layak. Itu tidak fair,” ujar Zia, Selasa (24/2/2026).
Berdasarkan data yang diterimanya, saat ini terdapat 188 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Malang. Dugaan ketidaksesuaian, lanjutnya, hanya terjadi di dua hingga tiga titik dan tidak berlangsung setiap hari.
“Artinya persentasenya sekitar 0,3 persen. Jadi jangan digeneralisasi seakan-akan semuanya bermasalah,” katanya.
Zia mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan koordinator SPPG di masing-masing kecamatan untuk memastikan menu yang disajikan memenuhi standar kelayakan dan gizi. DPRD juga menerima dokumentasi berupa foto menu hingga proses penyajian sebagai bagian dari pengawasan.
“Kami dikirim gambar, menu, proses dan lainnya. Secara umum bagus dan sesuai standar. Tapi kami juga tidak menyebut program ini sudah sempurna, kami tetap menerima kritik,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap penyedia menu telah melalui proses verifikasi dan pengawasan dari pihak terkait. Menu yang disajikan pun disesuaikan dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
Meski demikian, Zia menegaskan bahwa kritik tetap diperlukan sepanjang disertai data yang valid dan disampaikan melalui mekanisme evaluasi yang tepat. Ia juga mengingatkan agar isu tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
“Kalau memang ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama. Tapi jangan membangun narasi yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi ini,” ucapnya.
DPRD, lanjut Zia, mendorong masyarakat untuk melaporkan secara langsung jika menemukan dugaan ketidaksesuaian di lapangan agar segera ditindaklanjuti. Pihaknya berkomitmen terus melakukan pengawalan dan evaluasi agar program SPPG berjalan optimal serta tepat sasaran.
“Komitmen kami jelas, memastikan setiap program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pemenuhan gizi, berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)
