Kota Batu, tagarjatim.id – Pelaksanaan program sekolah rakyat di Kota Batu mendapat lampu hijau dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Hal Itu setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung lokasi sekolah rakyat tersebut kemarin (16/4/2025). Lokasinya berada di Panti Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) Bhima Sakti Batu.
Untuk diketahui, sekolah rakyat merupakan program pendidikan yang diinisiasi Kementerian Sosial (Kemensos). Pendidikan berasrama itu ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Setiap kota atau kabupaten ditarget memiliki satu sekolah tersebut.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, jika seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur telah siap untuk melaksanakan program sekolah rakyat. Termasuk Kota Batu juga dinilai siap untuk segera direalisasikan.
“Kami sudah tinjau, untuk lokasi sekolah rakyat Kota Batu daya tampungnya sebanyak 150 siswa jenjang SMP,” ungkapnya.
Ada tiga lahan yang sudah dibidik Pemprov Jatim untuk proses akselerasi pembangunan. Yakni di Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Lamongan. Karena PPSPA juga sudah berdiri bangunan, maka perlu beberapa proses rehabilitasi untuk menunjang pembelajaran yang berkualitas.
“Memang perlu beberapa sentuhan perbaikan yang harus dilakukan,” katanya.
Seperti kondisi kamar yang perlu ditata untuk kenyamanan calon siswa. Kemudian dapur yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dapur sehat untuk memastikan kelayakan gizi dan higienitas.
Selanjutnya, kondisi ruang kelas juga perlu dilakukan beberapa sentuhan perbaikan. Sebagai contoh, peninggian atap, pengecatan hingga pemasangan sekat agar lebih representatif. Termasuk proses peremajaan furnitur di dalam kelas agar tampak baru.
“Kami juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk meninjau langsung,” tambahnya. Hal itu dilakukan untuk upaya percepatan perbaikan hingga proses realisasi pada bulan Juli mendatang.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menuturkan, jika ada pekerjaan rumah lain yang perlu dipersiapkan untuk realisasi sekolah rakyat. Salah satunya dengan perekrutan tenaga pendidik yang akan mengabdi di sekolah tersebut. “Kemungkinan akan diseleksi untuk disesuaikan dengan kurikulum sekolah rakyat,” katanya.
Hingga kini, Purna Pj Wali Kota Batu itu masih menunggu petunjuk teknis (juknis) mengenai realisasi sekolah rakyat. Sementara, pemerintah daerah diminta untuk mendata kebutuhan tenaga sesuai dengan rombongan belajar (rombel) yang disiapkan.
“Sebagai contoh untuk 150 siswa setidaknya ada 15 guru untuk satu sekolah,“ pungkasnya.(*)
