Kabupaten Malang, Tagarjatim.id — Untuk memperingati 28 tahun Reformasi 1998, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi yang dilaksanakan di Kedai Potrojoyo Kepanjen, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan ini diikuti mayoritas mahasiswa FISIP UNIRA Malang serta sejumlah elemen pemuda dan lembaga, di antaranya Intip Institute (Inisiatif Pemuda), PMII UNIRA Malang, dan KORTAG Institute.
Tidak hanya menjadi ruang menonton film, kegiatan tersebut berkembang menjadi forum diskusi kritis yang membahas persoalan demokrasi, pembangunan, relasi kekuasaan, hingga situasi Papua hari ini. Suasana diskusi berlangsung sangat hidup dengan antusiasme peserta yang aktif menyampaikan pandangan dan pertanyaan kritis.
Hadir sebagai pemantik diskusi beberapa akademisi dan peneliti dari UNIRA Malang, yakni Dekan FISIP UNIRA Malang Husnul Hakim Sy., MH., Direktur PAKU UNIRA Malang Dr. Dewi Ambarwati, Direktur PRB dan Risde M. Imron, MAP., Direktur PUSKADA FISIP UNIRA Malang M. Davis Assidqi, MIP., serta Kaprodi Psikologi FISIP UNIRA Malang M. Latif.
Masing-masing pemantik menyampaikan ulasan dari perspektif yang berbeda secara kritis dan reflektif. Diskusi tidak hanya mengulas fenomena di Papua, tetapi juga mengaitkannya dengan berbagai kebijakan negara yang dinilai berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas.
Dekan FISIP UNIRA Malang, Husnul Hakim Sy., MH., menyampaikan bahwa fenomena yang terjadi di Papua tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari desain panjang terkait penguasaan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam sangat besar.
“Pertanyaannya, apakah proyek strategis nasional di Papua benar-benar semata untuk ketahanan pangan? Jangan-jangan ada tujuan lain di balik itu semua. Apalagi pelibatan militer yang sangat masif hari ini sangat mirip dengan gaya kekuasaan era Orde Baru,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Dewi Ambarwati menyoroti persoalan dari perspektif hukum dan demokrasi. Menurutnya, kondisi hari ini cukup mengkhawatirkan karena kebijakan publik semakin jauh dari partisipasi rakyat.
“Kita melihat ada kecenderungan kebijakan yang tidak lagi mendengar suara rakyat. Padahal dalam negara demokrasi, hukum seharusnya menjadi instrumen perlindungan masyarakat, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan,” ungkapnya.
Direktur PRB dan Risde UNIRA Malang, M. Imron, MAP., juga menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan negara yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat kecil.
“Negara hari ini tampak tidak lagi berpihak kepada rakyat, tetapi lebih sibuk menjaga kepentingan kekuasaan,” tegasnya.
Sedangkan M. Latif menyoroti persoalan Papua dari perspektif psikologi sosial dan sejarah kolonialisme. Menurutnya, kebijakan yang tidak sensitif terhadap luka sejarah justru dapat memperbesar konflik sosial di masa depan.
“Kolonialisme hari ini lahir dari luka masa lalu yang belum selesai. Kebijakan yang mengabaikan memori kolektif rakyat Papua sangat berbahaya. Keterlibatan militer yang semakin besar juga memunculkan kekhawatiran baru bagi masyarakat sipil,” jelasnya.
Melalui kegiatan nobar dan diskusi ini, FISIP UNIRA Malang berharap ruang-ruang akademik tetap menjadi tempat tumbuhnya kesadaran kritis mahasiswa terhadap persoalan demokrasi, keadilan sosial, dan hak-hak rakyat di tengah dinamika kebijakan negara saat ini.(*)
