Ngawi, Tagarjatim.id – DPRD Ngawi bersama Pemkab Ngawi menggelar rapat paripurna Penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi tahun anggaran 2025 dan pengambilan keputusan terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dari DPRD dan 1 Raperda eksekutif.
Dalam Paripurna ini, ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menyampaikan pentingnya pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan publik dan menilai pendapatan daerah harus dikembalikan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan.
“Pendapatan daerah merupakan akumulasinya harus dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang maksimal, termasuk melalui penyederhanaan prosedur sistem pelayanan,” ungkap Yuwono.
DPRD Ngawi juga mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya lokal secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar pengelolaan pendapatan bisa lebih efektif.
Sementara, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menyatakan akan komitmennya meningkatkan kinerja pemerintah daerah, terutama dalam optimalisasi PAD. Ia mengungkapkan sejumlah strategi yang tengah dijalankan, yaitu mulai dari penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), optimalisasi retribusi sektor jasa, hingga penertiban aset daerah.
“Jangan ada lagi aset yang tidak termanfaatkan. Jika memiliki nilai strategis, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus meningkatkan pendapatan daerah,” tutur Ony Anwar.
Untuk mendorong percepatan investasi dengan tetap menjaga keseimbangan pembangunan, khususnya dalam perlindungan lahan pertanian produktif. Pemkab Ngawi menegaskan, bahwa lahan sawah yang masuk dalam kawasan perlindungan tidak akan dikurangi.
Untuk pencapaian investasi, realisasi hingga tahun 2025 tercatat mencapai Rp 2,9 triliun, telah mendekati target RPJMD sebesar Rp 3 triliun. Jika target tersebut tercapai lebih cepat, pemerintah membuka peluang penerapan moratorium investasi secara selektif.(*)
