Kabupaten Kediri, Tagarjatim.id-Sejumlah posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu efektivitas kinerja pemerintahan.
Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kediri mendorong pemerintah daerah segera menetapkan pejabat definitif agar roda organisasi berjalan optimal.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kediri, Anang Prakasa Mardjito, menyebut kepastian pimpinan di tiap OPD penting untuk menghindari keraguan dalam pengambilan kebijakan.
“Kami mengharapkan segera ada kepastian siapa yang memimpin sehingga tidak ada lagi keraguan atau hesitation dalam bekerja,” ujar Anang, Kamis (9/4/2026).
Ia menambahkan, pengisian jabatan harus dilakukan secara profesional dan sesuai kompetensi agar tidak berdampak pada kinerja instansi.
“Harapannya jika diisi oleh orang yang tepat, pembangunan di Kabupaten Kediri bisa berjalan lebih dinamis dan mengalami kemajuan signifikan,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 10 OPD strategis saat ini masih dipimpin Plt. Di antaranya Bappeda, BKAD, BRIDA, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
Selain itu, jabatan pimpinan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispendukcapil, Dinas Koperasi, Kominfo, hingga Satpol PP juga belum terisi secara definitif.
Banyaknya jabatan yang belum terisi permanen ini dikhawatirkan memengaruhi efektivitas pelaksanaan program kerja serta penyerapan anggaran daerah tahun 2026.
Dorongan dilakukan agar proses pengisian jabatan segera dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melalui tahapan seleksi dan pertimbangan jenjang kepangkatan. (*)
