Kabupaten Malang, Tagarjatim.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelontorkan bantuan sosial dan tali asih pilar sosial senilai Rp7.050.325.000 bagi masyarakat Kabupaten Malang. Bantuan tersebut disalurkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai bagian dari penguatan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi menuju Jawa Timur Sejahtera di Pendopo Kabupaten Malang, Minggu (22/2/2026).
Penyaluran bansos ini merupakan implementasi Nawa Bhakti Satya, khususnya Bhakti Kesatu “Jatim Sejahtera”, yang menitikberatkan pada kesejahteraan inklusif dan berkeadilan dalam menyongsong visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa kebijakan sosial tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan sesaat. Menurutnya, setiap intervensi harus dirancang berkelanjutan, berbasis data terpadu, dan terintegrasi lintas sektor agar berdampak nyata bagi masyarakat.
“Intervensi kita tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat. Harus ada kesinambungan antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat benar-benar berdaya,” tegasnya.
Dari total anggaran yang disalurkan, sebesar Rp5.765.825.000 dialokasikan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Komponen terbesar berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp4.166.000.000 bagi 2.083 keluarga penerima manfaat, masing-masing Rp2 juta per tahun.
Selain itu, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp486.000.000 diberikan kepada 135 penerima manfaat. Khofifah menekankan bahwa kelompok disabilitas harus mendapat afirmasi kebijakan agar memiliki akses lebih luas terhadap kesejahteraan dan kehidupan yang layak.
“Kelompok disabilitas tidak boleh tertinggal. Negara harus hadir memberi ruang dan dukungan agar mereka bisa hidup mandiri dan bermartabat,” ujarnya.
Penguatan ekonomi produktif juga diwujudkan melalui program KIP Jawara. Rinciannya, KIP Putri Jawara Rp36.000.000 bagi 12 penerima, KIP PPKS Jawara Rp24.000.000 untuk 8 penerima, serta KIP KPM Jawara Rp324.000.000 bagi 108 penerima manfaat. Program ini dirancang untuk melahirkan wirausaha baru dari keluarga prasejahtera melalui bantuan modal dan pendampingan berkelanjutan.
Tak hanya itu, perhatian diberikan kepada para pilar sosial yang menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Tali asih sebesar Rp478.200.000 dialokasikan bagi 222 penerima yang terdiri dari SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK, dan TAGANA. Bantuan permakanan LKS A juga disalurkan senilai Rp251.625.000 bagi 55 jiwa.
Khofifah juga menyoroti tantangan penghapusan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Jawa Timur yang pada Januari 2026 mencapai 1.480.380 orang.
“Angka ini sangat signifikan dan membutuhkan mitigasi cepat. Saya berharap pilar sosial aktif melakukan verifikasi dan validasi agar masyarakat yang berhak tetap terlindungi,” katanya.
Melalui BUMD Provinsi Jawa Timur, turut disalurkan zakat produktif sebesar Rp25.000.000 kepada 50 penerima manfaat sebagai stimulan ekonomi mikro.
Sektor desa pun tak luput dari perhatian. Sebesar Rp1.259.500.000 dialokasikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk program BUMDesa Rp400.000.000 bagi empat desa, Desa Berdaya Rp200.000.000 bagi dua desa, serta Jatim Puspa Rp604.500.000 bagi tiga desa.
“Desa adalah fondasi ketahanan sosial dan ekonomi daerah. Dari desa yang kuat akan lahir masyarakat yang tangguh dan berdaya saing,” tegas Khofifah.
Bertepatan dengan momentum Ramadan, Gubernur juga mengajak seluruh jajaran dan masyarakat menjadikan bulan suci sebagai penguat empati sosial dan semangat bekerja lebih amanah. Ia menegaskan bahwa APBD harus hadir sebagai instrumen keadilan sosial.
“APBD harus hadir sebagai instrumen keadilan sosial. Kita pastikan bantuan ini tepat sasaran, memberi harapan, sekaligus membuka jalan kemandirian,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah turut membagikan kurma kepada keluarga penerima manfaat untuk takjil berbuka puasa.
Sementara itu, Bupati Malang, Sanusi, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov Jatim dalam memperkuat jaring pengaman sosial di wilayahnya.
“Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Ibu Gubernur kepada masyarakat Kabupaten Malang. Semoga bantuan ini memberi manfaat dan keberkahan sebesar-besarnya,” ujarnya.
Dengan total penyaluran mencapai Rp7,05 miliar, Pemprov Jawa Timur menegaskan bahwa kebijakan sosial bukan hanya soal angka, tetapi tentang memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh, mandiri, dan sejahtera.(*)
