Kota Batu, Tagarjatim.id – Ambisi Pemerintah Kota Batu membangun 1.000 unit rumah subsidi untuk menekan angka backlog perumahan sekitar 7.000 unit terancam berbenturan dengan realitas pahit: lahan kian sempit dan harga tanah melambung tinggi.
Program rumah subsidi dengan harga Rp165 juta per unit sejatinya dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian layak. Namun di kota wisata seperti Batu, persoalan bukan sekadar membangun, melainkan menemukan tanah dengan harga rasional.
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Malang Raya, Dony Ganatha, menyebut realisasi rumah subsidi hampir mustahil jika hanya mengandalkan mekanisme pasar.
“Kalau pemerintah kota bersedia menganggarkan pengadaan lahannya, peluangnya sangat besar. Tapi kalau sepenuhnya dibebankan ke swasta, itu hampir tidak mungkin,” tegas Dony, Sabtu (21/2/2026).
Menurutnya, untuk menjual rumah subsidi dengan harga maksimal Rp165 juta, ongkos produksi harus ditekan seminimal mungkin. Salah satu syarat mutlaknya, harga lahan tidak boleh lebih dari Rp250 ribu per meter persegi.
“Coba cari tanah di Batu dengan harga Rp250 ribu per meter. Hampir tidak ada. Bahkan rumah murah pun sulit, apalagi rumah FLPP,” ujarnya.
Dony menilai, geliat pariwisata yang menjadi kebanggaan Kota Batu justru berdampak pada lonjakan harga tanah. Investor dari luar daerah memborong lahan untuk vila, homestay, maupun investasi properti. Pangsa pasar perumahan memang luas, namun mayoritas pembelinya bukan warga lokal.
“Pasarnya besar, tapi pembelinya kebanyakan dari luar daerah untuk investasi. Lalu bagaimana nasib warga asli Batu yang ingin punya rumah sendiri?” katanya.
Persoalan makin kompleks karena regulasi tata ruang. Banyak lahan kosong yang masih tersedia masuk kategori pertanian produktif dan tidak bisa dialihfungsikan demi menjaga ketahanan pangan.
“Kalaupun ada lahan murah, belum tentu peruntukannya untuk permukiman. Bisa jadi itu lahan pertanian yang tidak boleh dialihfungsikan,” imbuhnya.
Situasi ini telah disampaikan Apersi kepada Wali Kota Batu, Nurochman, dan Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto. Dalam pertemuan tersebut, Dony mengaku pengembang swasta tak punya ruang gerak yang cukup untuk mewujudkan rumah murah di dalam kota.
Sebagai alternatif, Apersi menawarkan skema berbeda yaitu memanfaatkan aset lahan milik pemerintah daerah dengan sistem sewa, bukan dijual. Pengembang berperan sebagai kontraktor pembangunan, sementara pemerintah membiayai proyeknya dan menyewakan unit kepada warga MBR.
“Kami usulkan lahan Pemkot disewakan untuk pembangunan rumah sewa. Pemerintah yang membangun, lalu disewakan selama tiga tahun kepada warga yang belum punya rumah,” jelas Dony.
Skema ini, lanjutnya, memberi dua keuntungan sekaligus. Aset lahan tetap milik pemerintah, dan warga memiliki waktu untuk memperbaiki kondisi finansial. Selama masa sewa, mereka bisa dibina melalui program pemberdayaan UMKM agar memiliki tabungan dan portofolio usaha yang layak untuk mengakses kredit perbankan.
Setelah tiga tahun, warga diharapkan mampu membeli rumah di wilayah yang harga lahannya lebih terjangkau, seperti Kabupaten Malang.
“Mungkin tidak di Batu, tapi setidaknya warga Kota Batu tetap punya rumah. Itu jauh lebih realistis,” katanya.
Dony menegaskan, usulan tersebut lahir dari keinginan pengembang untuk tetap berkontribusi di tengah keterbatasan.
“Kami tidak patah arang. Kami ingin memberi masukan agar ada solusi konkret. Niat baik sudah ada, sekarang tinggal realisasinya,” tandasnya.
Dengan tekanan harga tanah akibat derasnya investasi pariwisata, program rumah subsidi di Kota Batu kini berada di persimpangan jalan. Tanpa intervensi serius dalam penyediaan lahan, target 1.000 unit dikhawatirkan hanya menjadi angka ambisius yang sulit diwujudkan. (*)
