Lamongan, Tagarjatim.id – Dugaan kebocoran pupuk bersubsidi mencuat setelah Polres Ngawi menyita pupuk bersubsidi yang diduga berasal dari wilayah Kabupaten Lamongan. Kasus ini memicu sorotan terkait pengawasan distribusi pupuk bersubsidi antarwilayah.
Menanggapi temuan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan langsung melakukan penelusuran terhadap kios-kios pupuk resmi di bawah pengawasannya guna memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses distribusi.
Kepala DKPP Lamongan, Mugito, mengatakan sistem distribusi pupuk bersubsidi di Lamongan sebenarnya sudah menggunakan mekanisme digital yang ketat melalui aplikasi e-Pubers (Elektronik Pupuk Bersubsidi).
“Proses pengambilan pupuk itu ketat. Petani harus datang sendiri ke kios, membawa KTP asli, difoto, dan datanya langsung diinput ke sistem. Jadi jalur resmi sangat terkontrol,” ujar Mugito saat ditemui di Gedung Pemkab Lamongan, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, pengawasan dilakukan dengan memantau pola serapan pupuk di tiap kios. Jika terdapat ketidakwajaran volume distribusi, pihaknya akan segera melakukan evaluasi.
“Kontrol kami ada di kios. Kami pantau serapan masing-masing. Kalau ada yang tidak wajar, langsung kami dalami,” tegasnya.
Terkait pupuk bersubsidi yang diduga menyeberang hingga ke Ngawi, Mugito menduga praktik tersebut terjadi di luar jalur resmi. Ia menilai kemungkinan transaksi dilakukan secara ilegal, termasuk melalui jual beli daring yang sulit terdeteksi sistem pengawasan dinas.
DKPP Lamongan, lanjutnya, tidak akan ragu menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran di tingkat kios resmi. Sanksi administratif hingga pencabutan izin dapat diberlakukan, bahkan kasus bisa dilimpahkan ke aparat penegak hukum jika terbukti mengandung unsur pidana.
“Kalau dari kios resmi, sangat kecil kemungkinan terjadi kebocoran. Namun jika ada yang bermain, pasti kami beri sanksi. Kalau sudah masuk ranah pidana, itu kewenangan aparat,” ujarnya.
Meski isu kebocoran mencuat, Mugito memastikan stok pupuk bersubsidi untuk petani di Lamongan dalam kondisi aman. Letak geografis Lamongan yang dekat dengan pabrik pupuk serta ketersediaan gudang penyangga dinilai mendukung kelancaran distribusi.
Ia memaparkan, alokasi pupuk bersubsidi di Lamongan tergolong besar. Pupuk NPK (Ponska) sekitar 72 ribu ton per tahun dengan serapan 99 persen, pupuk urea sekitar 55 ribu ton dengan serapan 97 persen, pupuk organik sekitar 60 ribu ton dengan serapan 75 persen, serta pupuk ZA sekitar 236 ton per tahun.
“Secara umum ketersediaan pupuk di Lamongan cukup. Tidak ada laporan kios kekurangan dan serapan pupuk masih dalam batas normal,” pungkasnya. (*)
