Lamongan, tagarjatim.id – Massa yang terdiri dari pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Mereka menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan diterpa isu pengurangan kuota dan anggaran.
Para peserta aksi membawa berbagai atribut dan spanduk berisi dukungan terhadap program MBG. Mereka khawatir adanya refocusing anggaran akan berdampak pada berkurangnya jumlah penerima manfaat sekaligus mengancam keberlangsungan tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut informasi yang diterima peserta aksi, kuota dan anggaran MBG untuk sekitar 39 ribu siswa dari 76 sekolah di Pulau Jawa disebut mengalami pengurangan karena adanya prioritas pemenuhan gizi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam orasinya, massa meminta pemerintah tetap mempertahankan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional. Mereka menilai program yang digagas pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda.
Koordinator aksi, Solikin, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan gerakan moral yang dilakukan secara sukarela tanpa kepentingan politik tertentu.
“Aksi ini murni bentuk kepedulian masyarakat agar program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak tetap berlanjut. Kami juga meminta pemerintah menindak tegas jika ada oknum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program ini,” ujarnya.
Aspirasi para peserta aksi mendapat respons langsung dari Ketua DPRD Lamongan, Mukhammad Freddy Wahyudi, yang menemui massa di lokasi unjuk rasa.
Dalam keterangannya, Freddy menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari visi dan misi Presiden yang menjadi kebijakan nasional sehingga seluruh pemerintah daerah berkewajiban mendukung pelaksanaannya.
“Selama Program MBG masih menjadi kebijakan nasional, pemerintah daerah wajib mendukung implementasinya. Posisi daerah bukan setuju atau tidak setuju, melainkan memastikan program berjalan sesuai ketentuan,” kata Freddy.
Ia juga memastikan DPRD Lamongan akan mengawal aspirasi yang disampaikan para relawan dan pekerja SPPG agar dapat diteruskan kepada pihak terkait.
Setelah mendapatkan penjelasan dari Ketua DPRD Lamongan, ribuan peserta aksi membubarkan diri dengan tertib. Selama kegiatan berlangsung, pengamanan dilakukan oleh personel Polres Lamongan untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Aksi tersebut menjadi bentuk dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai memiliki dampak langsung bagi peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak di Indonesia.(*)
