Kota Kediri, Tagarjatim.id – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menandatangani Ikrar Sabuk Kamtibmas sebagai bentuk komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Kediri. Penandatanganan dilakukan dalam Apel Besar Sabuk Kamtibmas di Mako Polres Kediri Kota, Kamis (30/4/2026).
Penandatanganan ikrar juga diikuti Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim, perwakilan Kodim 0809, serta unsur masyarakat sebagai bentuk penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas wilayah.
Dalam apel tersebut, Kapolres membacakan amanat Kapolda Jawa Timur yang menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat. Tema yang diusung, Mewujudkan Sinergitas Polda Jawa Timur Bersama Sabuk Kamtibmas dan Potensi Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Keamanan, Ketertiban, dan Keutuhan Sosial di Wilayah Jawa Timur, menjadi penegasan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama.
Dalam amanat itu, disampaikan lima poin penting, mulai dari penguatan deteksi dini potensi gangguan kamtibmas, kolaborasi lintas sektoral, hingga menjaga ruang demokrasi tetap sehat dan kondusif.
“Kita menyadari bahwa Polri tidak bisa bekerja sendiri sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat bersama-sama menjaga kamtibmas. Kita menggandeng seluruh unsur masyarakat dalam hal ini. Kota Kediri ini relatif kondusif,” ujar AKBP Anggi Saputra Ibrahim.
Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan pentingnya menjaga kebersamaan dan kepedulian dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
“Kita perkuat komitmen bersama untuk menjaga Kota Kediri tetap aman dan kondusif. Kolaborasi dan kepedulian seluruh elemen sangat dibutuhkan agar stabilitas kota terus terjaga,” ungkapnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menghidupkan kembali nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, sehingga potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini.
Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten Pemerintahan dan Kesra Samsul Bahri, jajaran Polres Kediri Kota, organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan elemen masyarakat. (*)
