Sidoarjo, Tagarjatim.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Sidoarjo mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Langkah ini dinilai mendesak guna menghindari tumpang tindih kewenangan yang sering kali menghambat perbaikan akses publik di wilayah tersebut.
Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, mengungkapkan bahwa persoalan infrastruktur di Sidoarjo tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendirian. Menurutnya, diperlukan pembagian wilayah kerja yang jelas antara kabupaten, provinsi, dan pusat agar proses pembangunan berjalan efektif dan efisien.
“Kami sampaikan bahwa Kabupaten Sidoarjo tidak mungkin bisa bekerja sendirian. Ada campur tangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujar Adam, Minggu (8/3/2026).
Adam menjelaskan, pihaknya telah melakukan diskusi terfokus (Focus Group Discussion) yang melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk membahas perencanaan pembangunan di Sidoarjo. Ia menekankan agar pemerintah daerah segera menjalin komunikasi intensif dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
“Kami harap agar pihak kabupaten segera mengomunikasikan dengan pihak provinsi dan pihak pusat, dan segera membagi wilayah,” lanjutnya.
Ia menggarisbawahi bahwa masyarakat pada dasarnya tidak terlalu memusingkan status kewenangan jalan, apakah itu milik desa, kabupaten, maupun negara. Masyarakat hanya menginginkan akses jalan yang layak dan mulus untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas harian.
“Masyarakat tidak perlu tahu tentang bagaimana wilayah-wilayah ini. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana jalan bisa mulus dan sebagainya,” tegas Adam.
Adam juga mengkritik fenomena saling lempar tanggung jawab antarinstansi saat terjadi kerusakan infrastruktur. Hal tersebut dinilai merugikan warga yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak namun tidak mendapatkan fasilitas yang semestinya.
“Kadang itu kan kita sering saling melempar tanggung jawab. Ini bukan wilayah kami, ini wilayah desa, ini provinsi, atau pusat. Kalau terus-terusan melempar wacana seperti itu, yang rugi masyarakat,” pungkasnya.(*)
