Sidoarjo, Tagarjatim.id – Di tengah hamparan tanggul lumpur yang masih membekas di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, sejumlah warga korban luapan lumpur Lapindo menggelar ritual adat Jawa bertajuk Sambang Buyut. Tradisi itu menjadi ruang temu bagi para penyintas yang selama bertahun-tahun hidup terpencar setelah kampung mereka tenggelam akibat bencana.
Ritual yang digelar di kawasan Desa Siring tersebut tidak sekadar menjadi agenda doa bersama. Warga memanfaatkannya untuk mempererat kembali hubungan antarkorban sekaligus menyuarakan tuntutan pemulihan hak hidup yang dinilai belum tuntas meski bencana telah berlangsung hampir dua dekade.
Perwakilan warga korban lumpur asal Desa Siring, Harwati, mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dan warga terdahulu yang pernah membuka kawasan tersebut sebelum akhirnya hilang tertelan lumpur.
“Selama 20 tahun ini kenapa kita melakukan ritual dalam bentuk Sambang Buyut, karena kita ingin silaturahmi pertama kepada ahli kubur, ahli waris kita, yang kalau orang Jawa bilangnya babat alas mendirikan desa di sini,” ujar Harwati, Jumat (29/5/2026)
Menurut dia, selama ini warga lebih sering menggelar istigasah atau doa bersama secara Islam. Namun kali ini mereka memilih pendekatan budaya Jawa agar seluruh warga terdampak dari berbagai latar belakang keyakinan dapat ikut terlibat dalam doa bersama tersebut.
“Biasanya kita istigasah. Sekarang kita mencoba dengan model Jawa karena kita adalah orang Jawa,” katanya.
Harwati menegaskan, persoalan yang dihadapi warga saat ini tidak lagi semata menyangkut ganti rugi materi. Mereka menuntut pemulihan lingkungan serta pengembalian hak-hak dasar warga yang dinilai belum dipenuhi secara menyeluruh.
“Dalam 20 tahun ini yang kita mau sebenarnya adalah bentuk pemulihan. Karena soal lingkungan juga belum diselesaikan. Terus soal data-data warga korban juga belum benar-benar kembali kayak sedia kala,” ujarnya.
Ia menyoroti persoalan administrasi kependudukan yang hingga kini masih dialami sebagian warga korban lumpur. Menurutnya, penerapan sistem administrasi digital justru memunculkan persoalan baru karena banyak data warga tidak sinkron dan sulit diakses.
“Dengan adanya model digital negara, itu banyak sekali bantuan-bantuan untuk warga korban enggak bisa diakses karena data kita ini enggak jelas,” tuturnya.
Harwati menjelaskan, masalah tersebut bermula ketika data kependudukan warga dipindahkan pascabencana tanpa pemberitahuan yang jelas kepada warga terdampak. Saat sistem administrasi nasional mulai terintegrasi secara digital, banyak riwayat data warga tidak lagi terbaca.
Ia mengaku baru menyadari persoalan itu pada 2022 ketika hendak mendaftarkan anaknya ke sekolah. Saat itu, datanya disebut tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Kita juga dijadikan korban ITE, digital yang katanya canggih kayak gitu tapi ternyata enggak bisa diakses di lapangan,” ucapnya.
Selain persoalan administrasi, warga juga menilai penyelesaian hak atas tanah dan ganti rugi belum sepenuhnya rampung. Sebagian korban, kata Harwati, hingga kini masih belum memperoleh hak mereka sejak bencana terjadi pada 2006 silam.
“Sampai saat ini masih ada salah satu kelompok korban lumpur yang belum mendapatkan hak mereka sejak 20 tahun lalu,” katanya.
Berbagai upaya komunikasi dengan instansi terkait disebut telah dilakukan warga. Namun mereka merasa belum mendapatkan tanggapan nyata dari pemerintah.
“Seakan-akan negara ini acuh tak acuh dan kayak orang yang tidak bisa melihat dan telinganya sudah tidak bisa mendengar,” tegas Harwati.
Meski demikian, warga kini mulai berusaha berdamai dengan keadaan. Di tengah berbagai persoalan yang belum selesai, mereka memilih fokus membangun kehidupan baru sambil terus berharap hak-hak mereka suatu hari benar-benar dipulihkan. (*)
