Kota Kediri, Tagarjatim.id – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Berbasis Kelurahan (MERATA). Penegasan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pokmas Pelaksana Program MERATA di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kasi Ekonomi dan Pembangunan beserta tiga pelaksana swakelola dari setiap kelurahan. Sementara camat, lurah, dan kelompok masyarakat (Pokmas) mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.
Menurut Vinanda, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, melainkan juga partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
“Keberhasilan pembangunan ini bukan hanya ditentukan dari ketersediaan anggaran. Melainkan juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Oleh karena itu program MERATA ini berupaya untuk mendorong partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Mbak Wali menjelaskan, melalui Program MERATA masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku utama yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya.
Menurutnya, pembangunan yang dilakukan harus benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga di tingkat kelurahan.
“Kita niatkan program MERATA ini sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan pembangunan yang betul-betul lahir dari kebutuhan masyarakat. Kemudian dilaksanakan masyarakat dan manfaatnya nyata dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Program MERATA, lanjut Vinanda, dirancang agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi dapat menjangkau seluruh kelurahan secara adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi lokal masing-masing wilayah.
Karena menggunakan mekanisme swakelola, masyarakat diberi kepercayaan untuk terlibat langsung dalam pengelolaan pembangunan. Namun, kepercayaan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saya tegaskan kepercayaan ini harus diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Artinya Bapak Ibu selaku pokmas akan mengelola seluruh kegiatan pembangunan yang berasal dari uang negara yang mana setiap rupiah dipertanggungjawabkan secara benar, transparan dan akuntabel. Bimtek hari ini menjadi bekal Bapak Ibu dalam menjalankan pembangunan agar di kemudian hari tidak timbul masalah hukum,” tegasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program yang sesuai aturan, Vinanda memberikan lima arahan penting kepada seluruh peserta. Pertama, bekerja sesuai aturan dan bukan berdasarkan kebiasaan.
Kedua, menjaga integritas sejak tahap perencanaan dengan menghindari manipulasi spesifikasi maupun laporan kegiatan. Ketiga, memperkuat fungsi pengawasan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana.
Keempat, mengedepankan transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat. Kelima, menjaga nama baik institusi melalui pelaksanaan pembangunan yang profesional dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya harus selesai secara fisik, tetapi juga harus tuntas dari sisi administrasi dan hukum. Karena itu, pengawasan dari OPD maupun masyarakat sangat diperlukan agar program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kediri Endang Kartika, kepala OPD terkait, serta tamu undangan lainnya. (*)
