Malang – DPRD Kota Malang mulai soroti rencana penganggaran belanja pegawai pada APBD 2025. Sebab, belanja pegawai dianggarkan lebih dari 30 persen dan terbesar diproyeksikan pada pengangkatan tenaga PPPK.
Sorotan anggaran belanja pegawai Pemkot Malang itu muncul dari banyak fraksi, pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi pada rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang 2025.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani membenarkan belanja pegawai memang menjadi perhatian fraksi pada DPRD Kota Malang. Karena ia melihat dalam beberapa tahun terkahir kerap terjadi Silpa APBD Kota Malang yang cukup besar.
“Jadi harapan kami Pemkot Malang melakukan pemetaan lebih detail dan jeli terkait proyeksi kepegawaian di tahun tahun berikutnya,” kata Amithya.
Menurut Amithya, anggaran belanja pegawai tidak mudah untuk dialihkan atau dialokasikan pada program lain. Karena pada tahun anggaran yang sama tidak ada penambahan pegawai seperti honorer, PPPK ataupun ASN baru.
“Belanja pegawai tak mudah dialihkan. Jadi jangan sampai menjadi Silpa yang besar. Saya harap (APBD, red) bisa dialokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat secara konkrit,” tegas Amithya.
Terpisah, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menjelaskan rencana alokasi belanja pegawai terbesar di APBD Kota Malang 2025 memang ada pada pengadaan tenaga PPPK. Hal itu tersebar pada sejumlah dinas.
“Terakit Belanja pegawai, yang sangat tinggi kontribusinya (alokasinya) adalah honorer dan pengangkatan PPPK,” kata Iwan.
