Kota Malang, Tagarjatim.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan kepala daerah soal pentingnya pemutakhiran data warga dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini terkait dengan keakuratan dalam pendistribusian bantuan sehingga tepat sasaran.
Mensos mengatakan dalam pemuktahiran data perlu kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah hingga BPS.
Menurutnya, adanya kolaborasi antara pemerintah dengan BPS makin memperkuat hasil Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal itu juga menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yakni Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
“Yang dibutuhkan dari data ini adalah kolaborasi untuk pemutakhiran, karena data ini sangat penting. Kalau datanya akurat nanti tepat sasaran,” jelasnya di Malang, Jawa Timur, Kamis (20/11/2025) malam.
Ia menambahkan dengan data yang akurat tersebut mudah untuk mengintegrasikan program.
Dirinya mengapresiasi kinerja dari Pemerintah Provinsi Jatim, yang dinilai cukup terdepan dalam pengelolaan dan pemutakhiran data.
Ia berharap agar seluruh kepala daerah baik di Jawa Timur dan Indonesia juga turut konsisten serta terus menerus melakukan perbaikan data sehingga nantinya DTSEN akurat.
“Saya perlu informasikan data kita sudah makin akurat. Belum semuanya tepat sasaran, dibanding 6-7 bulan lalu, data kita sekarang makin berkurang (warga penerima bantuan yang masuk DTSEN),” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan BPS awalnya mempunyai proyek percontohan di Surabaya untuk pemutakhiran data.
Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan kolaborasi yang tingkat wilayahnya lebih luas yakni di BPS Jatim, Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jatim.
Menurut dia, adanya kolaborasi bersama itu menyatukan data, usulan penerima bantuan yang masuk DTSEN.
“Kami lakukan pemutakhiran juga untuk semua kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain pemutakhiran, kami bersama Gubernur Jatim membuat aplikasi, kolaborasi antara BPS Jatim dengan Pemprov Jatim, menyalurkan data potensi dan usulan. Tidak hanya level provinsi, tapi juga hingga tingkat desa sehingga nantinya data bisa digunakan bersama untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat,” pungkasnya. (*)
