Surabaya, Tagarjatim.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya penerapan creative financing yang tidak menambah beban masyarakat, sekaligus mendorong perubahan mindset birokrasi demi menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan berdampak nyata.
Penegasan tersebut disampaikan Khofifah saat membuka Jatim Retreat 2026 di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Kamis (15/1/2026) kemarin. Forum strategis ini diikuti 135 peserta dari unsur birokrasi, BUMD, RSUD, hingga penyelenggara layanan publik di lingkungan Pemprov Jatim.
Menurut Khofifah, Jatim Retreat menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan dan memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu frekuensi, terutama di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis.
“Forum ini merupakan momentum untuk menyatukan arah, memperkuat komitmen, dan memastikan seluruh elemen birokrasi, BUMD, serta layanan publik di Jawa Timur bergerak dalam satu frekuensi yang sama,” tegas Khofifah.
Ia menyebut, tantangan pembangunan daerah semakin kompleks pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, serta adanya penyesuaian transfer ke daerah. Karena itu, penguatan tata kelola belanja dan inovasi pembiayaan menjadi keharusan.
Khofifah menegaskan, creative financing bukan sekadar alternatif teknis pembiayaan, melainkan strategi kepemimpinan dan tata kelola yang mengombinasikan APBD dengan sumber pembiayaan non-anggaran secara akuntabel dan patuh regulasi.
“Creative financing harus mampu menghadirkan solusi pembiayaan tanpa membebani masyarakat. Pemerintah justru dituntut kreatif memaksimalkan aset dan potensi daerah,” ujarnya.
Ia mencontohkan optimalisasi aset lahan milik Pemprov Jatim yang tersebar di berbagai kabupaten/kota melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO), serta pengembangan sektor perikanan yang dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan baru.
Selain pembiayaan, Khofifah juga menekankan pentingnya perubahan mindset birokrasi, dari pola pikir penghabis anggaran menjadi pencipta nilai, dari orientasi output menuju outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Birokrasi harus menciptakan nilai dan dampak nyata. Bukan sekadar menghabiskan anggaran, tetapi menghadirkan layanan publik yang efektif, efisien, dan tidak membebani masyarakat,” tandasnya.
Ia secara khusus mengingatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar dikelola secara profesional, termasuk dalam pelayanan perizinan yang harus cepat dan terukur.
Jatim Retreat 2026 juga menghadirkan Guru Besar ITS Surabaya Prof. Mohammad Nuh sebagai narasumber. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan strategis dan penguatan creative financing, termasuk perubahan orientasi BUMD dari sekadar mengejar pendapatan menuju profitabilitas.
“BUMD harus mengubah mindset dari revenue oriented menjadi profit oriented. Yang dicari bukan sekadar pendapatan, tapi keuntungan agar APBD semakin kuat,” ujarnya.
Melalui forum ini, Pemprov Jatim berharap lahir kebijakan dan praktik birokrasi yang lebih adaptif, inovatif, serta berorientasi pada kualitas layanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.(*)
