Tagarjatim.id – BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, mengusulkan pemotongan gaji dan tunjangan pejabat kementerian serta anggota DPR-RI sebagai sumber dana untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Satria Naufa pemerintah perlu mempertimbangkan pemotongan gaji dan tunjangan para pejabat untuk mendanai program MBG.
“Rakyat sudah banyak berkorban, sekarang giliran pejabat negara yang harus menunjukkan aksi nyata dalam mendukung program ini,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran APBN sebesar Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk MBG hanya cukup untuk enam bulan. Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan solusi jangka panjang yang lebih sistematis dan memperhatikan kebutuhan dasar rakyat lainnya.
“Kami tidak setuju jika anggaran ini diambil dari sektor penting lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Masalah pemerataan pendidikan dan layanan kesehatan juga harus tetap menjadi prioritas,” tambahnya.
Satria juga mengkritik usulan agar pemerintah daerah menyisihkan anggaran APBD untuk program MBG. Menurutnya, tidak semua daerah memiliki APBD yang besar, sehingga hal ini bisa mengganggu pembangunan daerah.
“Banyak daerah yang masih menghadapi masalah seperti jalan rusak dan bangunan mangkrak. Jika anggaran daerah dipotong untuk program ini, maka pembangunan daerah yang menjadi prioritas akan terabaikan,” kata Satria.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi teknis dalam pelaksanaan program MBG. Jangan sampai anggaran yang besar justru tidak tepat sasaran.
“Evaluasi intensif harus dilakukan untuk memastikan program ini berjalan dengan efektif. Jangan sampai ada keluhan dari masyarakat yang justru tidak ditanggapi dengan baik,” tutupnya.(*)
