Kota Batu, Tagarjatim.id – Asosiasi Petinggi dan Lurah (APEL) Kota Batu mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Batu, Jawa Timur, mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) yang berisi soal pelibatan kepala desa (kades) dan lurah dalam menentukan sebuah kebijakan pembangunan daerah.
Jika selama ini kebijakan hanya bisa ditentukan oleh Wali Kota, maka pada saat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu terpilih Nurochman-Heli Suyanto menjabat, mereka ingin Kepala Desa dan Lurah juga dilibatkan saat Wali Kota menentukan sebuah kebijakan.
Wakil Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (APEL) Kota Batu, Andi Faizal Hasan, mengatakan jika Kepala Desa dan Lurah dilibatkan dalam menentukan sebuah kebijakan pembangunan daerah, maka akan ada tatanan baru di pemerintahan. Dia menduga pemimpin daerah, juga pemangku kepentingan tidak semuanya paham dengan persoalan di masyarakat.
“Kami (APEL) jika dilibatkan tidak ingin berlebihan. Kami hanya ingin memberi masukan mengenai persoalan benar-benar yang terjadi di bawah, sehingga nantinya kami bisa mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut,” ujarnya, Senin (6/1/2025).
Andi Faizal Hasan menyebutkan bahwa sinergi antara pemerintah kota dan seluruh perangkat desa/lurah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan di Kota Batu. Untuk itu, dia menekankan perlunya kepala desa dan lurah ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.
“Jadi, selama ini kebijakan maupun aturan yang turun ke bawah dalam hal ini ke desa, selama ini pihak desa hanya menjadi obyek dari kebijakan melalui masing masing OPD,” ungkapnya.
Andi Faizal mengungkapkan permintaan keterlibatan kepala desa dan lurah ini untuk mendukung program-program yang diusung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Nurochman-Heli Suyanto. Salah satu program unggulan yang mendapat sorotan dari APEL adalah rencana peningkatan fasilitas desa wisata.
“Program ini dinilai sejalan dengan potensi Kota Batu sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. Kami berharap adanya alokasi anggaran yang tepat sasaran dan pendampingan teknis dari pemerintah kota, sehingga setiap desa wisata bisa memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat,” pungkasnya.(*)
