Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, mengajak pengusaha melalui Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) Kota Malang untuk berkontribusi menyelesaikan isu – isu strategis di Kota Malang. Pemkot Malang terpaksa menggandeng pengusaha karena banyak persoalan krusial di Kota Malang yang harus segera diselesaikan.
Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan mengaku, sengaja mengajak TSP Kota Malang untuk ikut andil dalam menyelesaikan sejumlah isu strategis di Kota Malang, dengan harapan isu-isu strategis dapat segera terselesaikan, mengingat Forum TSP dapat berperan mengakomodir program maupun isu yang realisasinya terhambat mekanisme APBD Kota Malang.
“Kami ingin ada kontribusi dari teman-teman pengusaha di isu strategis ini,” tegas Iwan, di Balai Kota Malang, Kamis (29/8/2024).
Menurutnya, kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin efektif apabila terprogram dan sejalan dengan isu strategis yang sedang dihadapi pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya bersama Forum TSP akan melakukan koordinasi lebih lanjut menentukan rencana program kerja dan penanganan isu strategis untuk tahun 2025.
“Maka saya ingin ada diskusi untuk memetakan program yang kita susun bersama. Program jangka pendek yang bisa kita eksekusi pada September sampai dengan Januari 2025. Kita intervensi dengan potensi yang ada. Nanti kita petakan juga jangka panjang pada Januari hingga Desember 2025. Sehingga TSP ini bisa sejalan dengan isu yang telah terpetakan serta rencana strategis,” tandasnya.
Isu strategis yang ditawarkan Pj Walikota Iwan kepada Forum TSP Kota Malang diantaranya keberlanjutan Malang Creative Center, pembinaan atlet jelang Pekan Olahraga Provinsi pada 2025, revitalisasi tiga pasar di Kota Malang. Kemudian permasalahan sampah seperti pembangunan pilot project pada lima Tempat Penampungan Sementara (TPS).
“Ada banyak isu strategis yang bisa dipakai. Termasuk yang menjadi fokus kita pada penanganan SD yang mengalami kerusakan. Juga terkait bantuan sosial yang berkorelasi dengan penanganan inflasi, kemiskinan maupun stunting. Sehingga dukungan program prioritas tidak hanya diakomodir APBD Kota maupun Provinsi atau APBN, tapi juga bisa melalui TSP,” pungkasnya.
