Kabupaten Kediri, Tagarjatim.id – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kunci menjaga kelancaran aktivitas ekonomi di Kabupaten Kediri. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah banjir di sejumlah wilayah, yang dinilai kerap menghambat mobilitas masyarakat dan berdampak pada perputaran ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Mas Dhito usai bersilaturahmi dengan jajaran DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri di Wisma Tamu Canda Bhirawa, Jalan Raden Ajeng Kartini, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Rabu (4/2/2026) sore.
Mas Dhito menjelaskan, persoalan banjir yang terjadi di beberapa titik tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kondisi sistem drainase yang belum optimal serta debit air sungai yang kerap melebihi kapasitas. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak langsung pada aktivitas warga, distribusi barang, hingga produktivitas ekonomi lokal.
“Kalau banjir terus berulang, tentu aktivitas masyarakat terganggu. Ini bukan hanya soal genangan air, tapi juga soal ekonomi,” ujarnya.
Di sisi lain, Mas Dhito mengakui keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan dalam penanganan infrastruktur secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah daerah memilih pendekatan jangka panjang melalui penyusunan grand design penanganan banjir yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa diselesaikan secara instan dalam waktu satu atau dua tahun. Diperlukan normalisasi sungai secara menyeluruh, perbaikan sistem drainase, serta perencanaan yang matang agar hasilnya berdampak jangka panjang.
Mas Dhito menegaskan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Kediri tidak dapat bekerja sendiri, melainkan perlu dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga pemerintah pusat, khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur berskala besar.
Sebagai langkah konkret, Mas Dhito menyampaikan rencana untuk melakukan audiensi dengan Komisi V DPR RI guna mengupayakan dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi program penanganan banjir sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah.
Selain isu infrastruktur dan banjir, Mas Dhito juga menyinggung sektor pendidikan. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kediri, mulai dari tingkat PAUD hingga SMP, sejauh ini relatif telah tercukupi dengan baik. Namun demikian, pemerintah daerah tetap bekerja sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mas Dhito turut memaparkan perkembangan operasional Bandara Dhoho Kediri. Saat ini, bandara tersebut telah melayani penerbangan rutin setiap Senin, Rabu, dan Jumat, serta direncanakan mulai Maret mendatang akan ditambah penerbangan pada hari Minggu.
Ia berharap keberadaan Bandara Dhoho dapat menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur, khususnya bagi Kabupaten Kediri dan wilayah sekitarnya, dengan membuka akses investasi, pariwisata, dan distribusi logistik yang lebih luas. (*)
