Kota Malang, Tagarjatim.id — Pergeseran pola konsumsi informasi politik generasi muda menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029. Fakta tersebut terungkap dalam kuliah tamu yang digelar Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Riset and Consulting Policy (RC-POL), Rabu (7/1/2026).
Kuliah tamu bertema Arah Demokrasi Masa Depan Menyongsong Pemilu 2029 itu mengungkap temuan mengejutkan, yakni 100 persen pemilih Generasi Z di Jawa Timur mengandalkan media sosial sebagai sumber utama informasi politik. Platform TikTok tercatat menjadi rujukan utama dengan persentase tertinggi.
Direktur Riset and Consulting Policy (RC-POL), Ardi Firdiansyah, menjelaskan bahwa ruang digital kini bukan hanya menjadi sumber informasi politik, tetapi juga arena utama pertukaran gagasan dan debat publik, khususnya bagi generasi Z.
“Berdasarkan survei RC-POL pasca Pemilu Serentak Agustus 2024, seluruh pemilih Gen Z di Jawa Timur memperoleh informasi politik dari media sosial. TikTok menjadi platform utama dengan persentase 48 persen, disusul Instagram 25 persen, X 21 persen, YouTube 4 persen, serta Facebook dan WhatsApp masing-masing 1 persen,” ungkap Ardi, dikutip Jumat (9/1/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menandai berakhirnya dominasi kampanye konvensional seperti baliho dan poster. Kampanye pemilu ke depan dinilai harus beradaptasi dengan ekosistem digital yang membutuhkan regulasi jelas agar tidak memicu disinformasi maupun manipulasi opini publik.
Ardi juga menyoroti karakter politik generasi Z yang cenderung responsif terhadap isu viral, namun belum sepenuhnya berorientasi pada partisipasi politik jangka panjang. Gen Z disebut memilih secara rasional sekaligus emosional, dengan mempertimbangkan program kerja, dampak kebijakan, serta kedekatan personal terhadap figur politik tertentu.
“Literasi politik menjadi kunci agar partisipasi Gen Z tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas demokrasi,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutaqin Pratama, menegaskan bahwa pemilu merupakan pilar utama demokrasi yang harus dijaga integritasnya. Ia menyoroti berbagai persoalan sistem pemilu, mulai dari instabilitas politik hingga praktik politik uang yang masih kerap terjadi.
“Sebuah negara tidak dapat disebut demokratis tanpa pemilu yang berintegritas,” ujarnya.
Heroik juga mendorong perbaikan sistem pemilu tanpa menghilangkan mekanisme pemilihan langsung, khususnya pemilihan kepala daerah. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah agar perhatian publik tidak hanya terfokus pada pemilihan presiden.
“Dengan pemisahan itu, masyarakat diharapkan lebih fokus menilai calon legislatif dan kualitas kebijakan yang ditawarkan,” tuturnya.
Melalui kuliah tamu ini, Prodi Ilmu Pemerintahan UMM berharap mahasiswa semakin kritis dan melek politik, serta mampu berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi yang lebih berintegritas menuju Pemilu 2029.(*)
