Kota Malang, tagarjatim.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa desa dan kecamatan kini memegang peran vital dalam menyukseskan berbagai program strategis nasional. Karena itu, ia meminta para camat, sekretaris camat (Sekcam), dan sekretaris desa (Sekdes) untuk lebih proaktif melakukan jemput bola serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Seruan tersebut disampaikan Khofifah saat memberikan ceramah umum dalam Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Sekdes Angkatan I–IV dan Kepamongprajaan bagi Camat dan Sekcam Tahun 2025 di Savana Hotel & Convention, Kota Malang, Selasa (2/12/2025).
“Banyak program yang sekarang ini ditugaskan kepada desa, banyak sekali. Tolong aparatur desa dan kecamatan ikut menyukseskan berbagai program strategis tersebut,” tegasnya.
Khofifah menyebut sejumlah program nasional yang kini langsung menyasar desa, di antaranya Rumah Restorative Justice (RJ), Pos Bantuan Hukum (Posbankum), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Khusus KDKMP, Jawa Timur saat ini telah memiliki 8.494 koperasi, dan 674 di antaranya sudah aktif beroperasi.
“Konsep KDKMP ini adalah koperasi merah putih berbasis desa, menyediakan beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, sampai pupuk untuk petani. Ini harus dikelola dengan baik,” jelasnya.
Terkait Rumah Restorative Justice, Khofifah menegaskan bahwa pendekatan restoratif dalam penyelesaian masalah hukum membutuhkan kolaborasi erat antara paralegal desa, perangkat kecamatan, hingga kepala daerah.
“RJ bukan sekadar pengampunan, tapi mencari solusi atas akar permasalahan sosial,” ujarnya.
Program Posbankum juga menjadi sorotan. Menurut Khofifah, keberadaan layanan konsultasi dan mediasi hukum di tingkat desa harus diimbangi dengan SDM paralegal yang terlatih.
“Kalau ada RJ, ada Posbankum, tapi tidak ada paralegalnya, tentu akan kerepotan manajemen di desa,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan pendekatan RJ. Kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, dan narkoba tetap harus ditangani sesuai jalur hukum.
“Masing-masing harus punya ketahanan untuk tidak mencoba narkoba. Sekali mencoba, ketagihan. Sekali ketagihan, sama dengan menjemput kematian,” tegasnya.
Untuk memastikan komunikasi berjalan lancar, Khofifah meminta BPSDM membuka kanal cepat respon.
“Saya minta dibuat semacam hotline service agar kendala di lapangan bisa langsung dikomunikasikan dan ditindaklanjuti,” tuturnya.
Selain itu, Gubernur meminta para camat, Sekcam, dan Sekdes segera melakukan koordinasi jika mendapati Puskesmas atau Pustu di wilayah mereka belum memiliki dokter gigi.
“Koordinasikan saja. Di Jawa Timur, posisi dokter gigi sangat mencukupi,” tegasnya.
Dalam arahannya, Khofifah menekankan agar aparatur wilayah terus mengidentifikasi potensi desa sebagai pintu masuk peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan Desa Mandiri.
“Kemandirian desa butuh inisiasi, inovasi, dan kreativitas. Penguatan ekonomi dan penurunan kemiskinan bisa kita dorong bersama,” katanya.
Berdasarkan data BPS 2025, persentase penduduk miskin Jawa Timur tercatat menurun 0,29 persen pada periode Maret 2024–Maret 2025. Penurunan ini, kata Khofifah, menjadi bukti bahwa penguatan desa memberi dampak nyata.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga menyebut peluang program strategis lain yang bisa diakses desa, mulai dari program swasembada gula dan susu tahun depan, hingga Grand Parent Stock Indukan Ayam Petelur se-Indonesia yang berada di Malang.
“Semua ini peluang besar bagi desa untuk memperkuat ekonomi lokal,” pungkasnya.(*)
