Kabupaten Blitar, tagarjatim.id – Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025, untuk mengembangkan budidaya cabai off season. Ini adalah varietas cabai rawit yang dirancang untuk ditanam di luar musim tanam yang biasanya dan menjadi penyangga harga saat pasokan menipis. Pengembangan cabai off season ini dimotori Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Kepala Bidang, Siswoyo Adi Prasetyo, dikonfirmasi menjelaskan bahwa program ini disiapkan sebagai langkah antisipatif atas fluktuasi harga cabai yang kerap memicu inflasi daerah. Cabai merupakan komoditas sensitif yang pergerakan harganya langsung berpengaruh terhadap angka inflasi. Pemkab Blitar dipandang perlu menyiapkan pasokan tambahan yang dapat dipanen di saat petani lain tidak menanam.
“Penanaman cabai off season ini kita arahkan untuk musim hujan. Biasanya, terutama di wilayah Blitar Utara, hampir tidak ada petani yang menanam cabai di musim penghujan. Dengan adanya penanaman di luar musim ini, kami berharap panen nanti bisa membantu menstabilkan harga cabai,” ujar Siswoyo Adi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat, (14/11/25) kemarin.
Pengembangan budidaya cabai off season difokuskan pada empat kecamatan yaitu Doko, Talun, Nglegok, dan Srengat. Keempatnya telah dilakukan identifikasi mendalam mengenai kesiapan petani dan kecocokan kondisi lahan. Tidak semua petani bersedia menanam cabai di musim hujan, terutama karena sebagian besar lahan sawah di wilayah utara sedang memasuki masa tanam padi. Kondisi itu membuat lahan kering untuk cabai semakin terbatas.
“Pada musim tanam ketiga seperti sekarang, mayoritas petani di wilayah Blitar Utara memilih menanam padi karena hujan sudah turun. Kami sulit mencari petani yang mau menanam cabai. Karena itu, kami memilih kecamatan yang memang petaninya siap, mau, dan sudah terbiasa mengelola hortikultura,” imbuhnya.
Cabai off season ini memiliki tingkat risiko tinggi karena rentan hama dan penyakit pada musim penghujan, sehingga hanya petani yang berpengalaman di sektor hortikultura yang diprioritaskan untuk menerima dukungan.
Total kawasan yang dikembangkan mencapai 16 hektare, dibagi rata untuk empat kelompok tani. Setiap kelompok mengelola sekitar empat hektare. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa pendampingan teknis, tetapi juga paket bantuan sarana produksi. DKPP menyiapkan benih cabai, pupuk kimia, pupuk organik, serta mulsa plastik sebagai penutup bedengan. Seluruh infrastruktur dasar itu disiapkan untuk memastikan petani dapat memulai tanam sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
Hingga pertengahan November ini, proses pengadaan sarana produksi masih berlangsung. Jadwal tanam telah disusun agar masuk pada periode awal musim penghujan, yakni Desember 2025, dengan estimasi panen mulai Februari hingga Maret 2026.
Selain menjaga stabilitas harga, program cabai off seaseon juga dirancang untuk memperluas basis produksi hortikultura di Kabupaten Blitar. Sasaran program dipastikan bukan petani tembakau, sebab pengembangan ini masuk kategori peningkatan sarana produksi pangan, bukan diversifikasi tanaman tembakau. DKPP memilih kelompok tani yang telah lama bergerak di sektor hortikultura agar bisa lebih siap menghadapi tantangan budidaya cabai di luar musim.
“Karena ini bukan program diversifikasi tembakau, sasarannya adalah petani hortikultura. Di empat kecamatan itu kami sudah memiliki empat kelompok tani yang siap mengelola kawasan masing-masing. Satu kelompok mengelola sekitar empat hektare,” tuturnya yakin akan keberhasilan program ini.
Strategi ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa DBHCHT tidak hanya berfungsi sebagai dana penunjang sektor pertanian yang terkait tembakau, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah daerah untuk menciptakan nilai tambah dan stabilitas harga pangan.
“Pemkab Blitar ingin memastikan bahwa bantuan negara kepada daerah benar-benar sampai kepada masyarakat dan berdampak konkret pada kebutuhan sehari-hari,” pungkas Siswoyo. (*) ADV
