Kabupaten Blitar, tagarjatim.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerjunkan tim untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Blitar. Pengawasan digelar di Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro, pada awal pekan ini. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa berbagai program yang dibiayai melalui DBHCHT berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi petani tembakau.
Koordinator Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setda Provinsi Jatim, Nurhayati, menyampaikan, kegiatan pemantauan ini merupakan langkah penting untuk memastikan setiap rupiah dana DBHCHT benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
“Kami ingin memastikan bahwa dana DBHCHT tidak hanya terserap, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi petani. Karena itu, setiap kegiatan kami pantau mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya,” ujar Nurhayati disela kegiatan, Senin (10/11/2025) kemarin.
Nurhayati menambahkan, sedikitnya terdapat tiga program utama yang didanai melalui DBHCHT tahun 2025, di Desa Mandesan ini yakni pembangunan jaringan irigasi tersier, pembangunan gudang tembakau, dan pembangunan fasilitas pengeringan tembakau. Ketiga program ini mendapat anggaran mencapai Rp 650 juta. Ketiganya mendapat apresiasi dari petugas pemantau karena dianggap berjalan sesuai dan bermanfaat bagi petani tembakau.
“Untuk jaringan irigasi tersier nilainya Rp 150 juta, pembangunan gudang Rp 375 juta, dan fasilitas pengeringan Rp 135 juta. Seluruh program telah berjalan baik dan bermanfaat bagi kelompok tani,” imbuhnya.
Nurhayati menyebut, monitoring lapangan tidak hanya menilai capaian fisik, tetapi juga kesiapan kelompok tani dalam mengelola bantuan yang digelontorkan ini. Hasil pengawasan akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat koordinasi tingkat provinsi agar pelaksanaan program di tahun berikutnya semakin efektif.
Selain pembangunan fisik, tim provinsi juga melakukan penilaian terhadap aspek administrasi dan pelaporan keuangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
“Monitoring rutin seperti ini penting agar semua pihak merasa yakin bahwa program DBHCHT dijalankan secara transparan dan tepat sasaran. Dengan begitu, manfaatnya bisa benar-benar dirasakan petani,” tegas Nurhayati memungkasi wawancara.(*) ADV
