Kota Batu, tagarjatim.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu terus mencari cara memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkah strategis ditempuh lewat kegiatan penguatan stakeholder yang digelar di Mahameru Hall Hotel Zam-Zam, Rabu (10/9/2025), sekaligus melaunching aplikasi Sistem Informasi Publik (SIP) Mobile Sae.
Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah, pelaku usaha, hingga tokoh masyarakat yang dinilai punya peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Kepala Bappeda Kota Batu, M. Nur Adhiem, menegaskan pajak daerah adalah sumber utama PAD yang harus dikelola secara transparan dan efektif.
“Optimalisasi pajak daerah tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada sinergi semua pihak. Karena itu, kolaborasi dengan stakeholder menjadi kunci agar target PAD tercapai. Dengan SIP Mobile Sae, semua bisa dicek bersama-sama,” ujarnya.
Dalam forum ini dibahas berbagai strategi mulai dari digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kesadaran wajib pajak, hingga pendampingan bagi masyarakat dan pelaku usaha agar kepatuhan pajak semakin meningkat.
Wali Kota Batu, Nurochman, menekankan pentingnya kemandirian fiskal demi keberlanjutan pembangunan. Menurutnya, pengelolaan pajak daerah yang optimal akan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
“Kota Batu memiliki potensi besar dari sektor pariwisata, perdagangan, hingga properti. Jika pajak daerah dikelola dengan optimal, maka akan memberi manfaat langsung bagi pembangunan dan masyarakat. Yang terpenting, sama-sama menguntungkan,” tegasnya.
Kapolres Batu, AKBP Andi Yudha Pranata, yang hadir sebagai pemateri menambahkan pentingnya kerja sama lintas sektor. “Ke depan, pajak daerah harus dijalankan dengan konsisten. Pemerintah Kota Batu bersama pelaku wisata perlu mengembangkan strategi pemasaran yang baik, agar pendapatan daerah benar-benar bisa terdongkrak,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Batu Komisi B, Sujono Jonet, mengajak seluruh elemen untuk mendukung penuh optimalisasi pajak daerah. “Yang perlu ditekankan, agar pendapatan pajak bisa maksimal, harus ada kesepakatan bersama. Dengan aplikasi pemantauan pajak daerah ini, semuanya bisa dipantau secara terbuka,” katanya.
Melalui penguatan stakeholder ini, Bappeda Kota Batu berharap tercipta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga pajak daerah tidak hanya menjadi kewajiban, melainkan instrumen pembangunan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. (*)
