Kota Surabaya, tagarjatim.id – Meningkatnya eskalasi politik nasional mendapat sorotan dari Aktivis 98 Jawa Timur. Mereka mengingatkan adanya bahaya penunggangan isu yang bisa memperkeruh keadaan jika tidak segera ditangani dengan bijak.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jalan Tunjungan, tepat di depan Hotel Majapahit Surabaya, Senin (1/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, para aktivis menyampaikan pandangan mereka atas maraknya kerusuhan yang belakangan meluas ke sejumlah kota, termasuk Surabaya.
Trio Marpaung, salah satu tokoh Aktivis 98 Jatim, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak rakyat yang dijamin undang-undang. Namun ia menyesalkan, belakangan banyak aksi yang berubah menjadi kerusuhan, pembakaran, hingga penjarahan.
“Awalnya isu tentang bubarkan DPR, tapi setelah insiden tewasnya ojol bernama Affan, situasi berkembang liar, bahkan memunculkan permusuhan,” ujarnya.
Menurutnya, aksi demonstrasi tidak pernah dilarang pemerintah. Hanya saja, ia mengingatkan bahwa aksi massa seharusnya berangkat dari isu strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Bukan sekadar isu yang digiring dan kemudian dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan politik sesaat.
Trio mencontohkan, isu-isu strategis yang layak diangkat dalam aksi massa adalah persoalan harga sembako, kenaikan pajak, atau tunjangan DPR yang dianggap tidak sebanding dengan penderitaan rakyat. Hal-hal itu, kata dia, lebih relevan untuk diperjuangkan dalam ruang publik.
Ia juga menekankan bahwa demonstrasi idealnya lahir dari kajian mendalam dan diskusi panjang. Dengan begitu, gerakan akan lebih terarah, memiliki tujuan jelas, serta sulit ditunggangi. “Kalau hanya mengikuti arus tanpa perencanaan, ujungnya rawan ditunggangi dan keluar dari substansi awal,” tegasnya.
Dalam konferensi pers tersebut, Aktivis 98 Jatim juga menyerukan sepuluh tuntutan moral sebagai respons atas dinamika demokrasi yang berkembang.
Tuntutan itu antara lain, segera sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor, jatuhkan hukuman mati bagi koruptor, batalkan kenaikan pajak dan turunkan harga sembako, tolak kekerasan aparat dalam menangani demo, reshuffle kabinet yang tidak sejalan dengan presiden, ganti kapolri, ganti Menteri Dalam Negeri, ganti Menteri Keuangan, tolak vandalisme dan penjarahan, serta melawan kaum “serakahnomics” yang menumpuk keuntungan pribadi di tengah penderitaan rakyat.
Seruan ini, menurut mereka, adalah bentuk kepedulian sekaligus pengingat agar demokrasi Indonesia tidak dibajak kepentingan sempit. Aspirasi rakyat, kata mereka, harus tetap dijaga kemurniannya. (*)
