Kota Surabaya, tagarjatim.id – Capaian menggembirakan ditorehkan Perum Bulog Jawa Timur dalam penyerapan gabah petani sepanjang tahun 2025. Hingga 4 Juli, serapan telah mencapai 614 ribu ton setara beras, melebihi target awal 593 ribu ton dan bahkan melampaui revisi target dari kantor pusat sebesar 609 ribu ton.
Pemimpin Wilayah Bulog Jatim, Langgeng Wisnu Adinugroho, menyebutkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan petani dan kebijakan yang berpihak pada mereka.
“Kami terus melakukan penyerapan karena permintaan dan panen dari petani terus mengalir. Target dari pusat ditambah, dan Alhamdulillah semuanya sudah tercapai,” ujarnya, Jumat (11/7/2025).
Pemerintah sendiri telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500/kg untuk gabah kering panen (GKP) dan Rp 12.000/kg untuk beras medium. Harga ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani.
“Dengan HPP Rp 6.500, kami menerima laporan bahwa pendapatan petani meningkat antara 60 hingga 80 persen. Mereka sangat antusias menjual hasil panennya ke Bulog,” ungkapnya.
Masuknya Bulog dalam rantai distribusi gabah membuat posisi tengkulak mulai tergeser. Namun, Bulog tetap menekankan pentingnya kualitas. Untuk cadangan pangan pemerintah, beras yang diserap harus berkualitas medium dengan kadar air maksimal 14 persen, derajat sosoh minimal 95 persen, serta batas menir dan beras rusak masing-masing maksimal 2 dan 25 persen.
Namun, keberhasilan ini diiringi tantangan. Seluruh gudang Bulog di Jawa Timur kini dalam kondisi penuh.
“Meski gudang penuh, kami masih membuka ruang serapan bagi petani. Kami tidak ingin petani kesulitan menjual gabahnya karena masalah gudang,” tegas Langgeng.
Sebagai solusi jangka pendek, Bulog menyewa 56 gudang tambahan di sejumlah titik. Sementara untuk jangka menengah, sebagian besar stok akan segera disalurkan melalui program bantuan pangan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menginstruksikan penyaluran bantuan pangan sebesar 60.963 ton beras untuk wilayah Jawa Timur selama Juli 2025.
Namun, masalah besar lainnya muncul di sisi pasca panen. Kapasitas pengeringan gabah masih terbatas, terlebih saat panen raya.
“Padi yang dipanen harus segera dikeringkan dalam waktu maksimal 24 jam. Jika tidak, kualitasnya turun. Ini masalah besar,” jelasnya.
Untuk mengatasi itu, Bulog menggandeng sekitar 600 mitra maklon untuk membantu proses pengeringan. Sayangnya, kapasitas mereka belum mampu mengimbangi volume panen. Oleh karena itu, Bulog kini mendorong penjadwalan panen secara bergiliran antar kelompok tani.
Langgeng juga mendorong intervensi pemerintah dalam pengadaan alat pengering gabah. “Hampir semua permintaan dari kelompok tani adalah soal mesin pengering. Ini kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi,” ucapnya.
Di sisi lain, sistem penyerapan yang langsung ke sawah petani dinilai sangat efektif. Pembayaran dilakukan secara tunai langsung di lapangan. Namun demi keamanan dan efisiensi, Bulog mulai mendorong sistem pembayaran non-tunai melalui kerja sama dengan bank.
“Saat ini, untuk serapan tunai kami bahkan perlu pengawalan kepolisian. Dengan sistem cashless, transaksi akan lebih aman dan rapi,” pungkasnya.
Keberhasilan penyerapan di Jawa Timur menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan petani. Meski begitu, Langgeng menekankan perlunya perhatian serius terhadap infrastruktur pasca panen.
“Serapan bagus, harga bagus, tapi jangan sampai petani merugi karena tidak bisa menyimpan atau mengeringkan hasil panennya,” tutupnya. (*)
