Jember, tagarjatim.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon menggulirkan program penulisan ulang sejarah Indonesia. Program yang sudah disetujui DPR RI itu akan diselesaikan secara bertahap, dengan menelan anggaran hingga Rp 9 Miliar.
Proyek besar itu akan melibatkan lebih dari 100 sejarawan serta ahli dari berbagai disiplin ilmu lain. Rencananya, periodisasi sejarah nusantara akan dimulai dari sejak sebelum masa penjajahan di bumi Nusantara, hingga masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Penulisan ulang sejarah Indonesia itu akan dibukukan dalam 11 jilid, dengan jilid pertama ditargetkan selesai bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025.
Namun, proyek itu mengundang sejumlah kritik dan kekhawatiran, bahwa narasi sejarah akan ditulis sesuai keinginan pemerintah. Akan tetapi, suara berbeda disampaikan PDIP Jember.
Sekretaris DPC PDIP Jember, Widarto mengakui, sejumlah episode sejarah Indonesia di masa lalu, sempat ada dinamika tajam. Termasuk dalam penetapan sejarah kelahiran Pancasila yang dimasa Presiden Soeharto ditetapkan pada 18 Agustus 1945 -mengacu pada penetapan resmi saat itu.
Namun sejak pemerintahan Presiden Jokowi, hari kelahiran Pancasila ditetapkan pada 1 Juni 1945 yang didasarkan pada momen pidato Bung Karno di sidang BPUPKI.
Namun di masa pemerintahan Presiden Prabowo, PDIP Jember optimistis rekayasa sejarah itu tidak akan terjadi lagi.
“Ke depan apakah kami ada kekhawatiran atas pelurusan sejarah? Tidak, kami tidak khawatir,” ujar Widarto saat ditemui usai peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar DPC PDIP Jember pada Minggu (01/06/2025).
Hal itu, menurut Widarto, didasarkan pada langkah Presiden Prabowo yang di awal menjabat, memberikan persetujuan atas permintaan MPR untuk mencabut beberapa TAP MPR yang mengandung kontroversi sejarah.
“Kemarin di awal pemerintahan Presiden Prabowo, beliau memberikan persetujuan atas permintaan MPR untuk pencabutan beberapa TAP MPR. Diantaranya terkait pemakzulan Gus Dur, Bung Karno yang dikaitkan dengan G30 S. Juga TAP MPR terkait Pak Harto yang dianggap melakukan korupsi serta pelanggaran lain,” papar Widarto.
“Artinya ada semangat dan upaya rekonsiliasi kepada semua pihak,” tutur alumnus Ilmu Sejarah Universitas Jember (Unej) itu.
Langkah Presiden Prabowo yang memulihkan nama baik 3 mantan presiden itu, dinilai membawa semangat rekonsiliasi antar anak bangsa.
“Sehingga kami tidak punya pikiran negatif, apakah ada upaya de-sukarnoisasi atau rekayasa sejarah. Karena di awal pemerintahan, Pak Prabowo ada upaya rekonsiliasi,” pungkas Widarto.(*)
